Opini Tribun Sulbar

Problematika Badan Adhoc Pemilu

Selain pemilih, lembaga yang sangat signifikan terkena dampak dari Pemilu Serentak 2019 adalah para penyelanggara Pemilu.

Editor: Nurhadi Hasbi
Dok Munawir Ariffin
Komisioner KPU Polman, Munawir Ariffin 

Oleh: Munawir Ariffin
Anggota KPU Polewali Mandar

PEMILU 2019 dapat menjadi evaluasi bersama dalam menata Pemilu 2024 mendatang.

Dapat dikatakan, Pemilu 2019 menjadi pemilu yang tidak mudah, bagi pemilih karena harus menyiapkan waktu yang lebih lama di dalam bilik suara untuk memilih lima wakil rakyat sekaligus dalam satu waktu.

Selain pemilih, lembaga yang sangat signifikan terkena dampak dari Pemilu Serentak 2019 adalah para penyelanggara Pemilu.

Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak, putusannya masih belum berupa putusan operasional yang menjawab kekhawatiran atas berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu selama
ini.

Berbagai alasan seperti konsekuensi dari kompleksitas yang bertambah dan berdampak
pada beban kerja para penyelenggara pada kenyataannya putusan tersebut masih belum mengatur peraturan operasionalisasinya dalam mensiasati hal terburuk yang akan terjadi (Neneng Sobibatu Rohmah, 2019).

Problematika Badan Adhoc

Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama yang diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kota/Kabupaten.

Dengan demikian, merupakan pengalaman pertama bagi Indonesia dalam menggelar pemilu serentak.

Banyak hal yang masih menjadi kendala dan perlu diperbaiki.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut di atas, maka diperlukan penguatan kerangka hukum berkenaan dengan teknis penyelenggaraan dalam menyambut penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Teknis penyelenggaraan inilah yang harus dilaksanakan oleh KPU dan penyelenggara yang sifatnya sementara atau badan Adhoc, mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), termasuk juga Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Jika melihat evaluasi Pemilu 2019 dan problem penyelenggara badan Adhoc kita, memang tidak bisa dipungkiri terjadi banyaknya kasus penyelenggara yang sakit dan meninggal akibat beban kerja yang tinggi.

Bukan hanya itu, beberapa catatan lainnya terkait kasus teknis berkaitan kelalaian hingga tindak pidana yang dilakukan penyelenggara di tingkat kecamatan, desa/kelurahan hingga TPS.

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved