Advertorial Dinas PMD Sulbar

Program Data Desa Presisi dan Senter KIM Antar Sulbar Raih Predikat Provinsi Informatif

Berdasarkan surat undangan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022.

Editor: Ilham Mulyawan
Tribun Sulbar / Hablu Hambali
Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari Mula saat hadir di studio Tribun-Sulbar.com Jl Martadinata, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar.(Hablu) 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU -- Provinsi Sulawesi Barat menorehkan prestasi melalui Penganugerahaan Informasi Publik, kali ini melalui program-program inovasi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Diskominfo) Sulbar berhasil naik status menjadi 'Provinsi Informatif'

Berdasarkan surat undangan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022.

Diketahui KIP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 372 badan publik.

Sulbar telah menerima anugerah KIP 2022 sebagai 'Badan Publik Informatif'

"Capaian ini tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai pihak. Salah satu program yang memberi sumbangi atas capaian itu adalah Program Data Desa Presisi (DDP) dan Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM). Kedua program tersebut mendorong terwujudnya masyarakat digital," ujar Kepala Diskominfo Sulbar, Mustari Mula melalui rilis yang diterima, Jumat (9/12/2022).

Program DDP merupakan salah satu program prioritas yang digagas PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik.

Sulbar tercatat sebagai provinsi terbanyak mengadopsi DDP.

Melalui program DDP Tahun ini Sulbar berhasil melakukan pengelolaan data secara digital di 45 Desa.

"Ini akan berlanjut tahun berikutnya dengan menyasar seluruh desa di Sulbar," dia menambahkan.

Sementara program Senter KIM adalah program memberdayakan bantuan internet yang telah diberikan kepada masyarakat desa pada program desa Marasa sejak 2019 hingga 2022, dimana Program ini bekerja sama dengan relawan TIK Sulawesi Barat.
Pelaksanaan Senter KIM telah diuji coba di dua desa, yaitu desa Karataun Kecamatan Kalumpang dan desa Salutiwo Kecamatan Bonehau.

Melalui Senter KIM ini nantinya masyarakat dapat menikmati internet, menggunakan serta menata kelola bantuan internet kedepan.

Selain program DDP dan Senter KIM, dukungan lainnya dilihat dari proaktifnya PPID disetiap OPD dalam merespon penyebarluasan informasi secara digital serta penanganan sengketa informasi.

"Maka PPID harus lebih proaktif lagi dan responsif menyikapi permintaan informasi kepada masyarakat," tutup Mustari.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved