Dinas Perkim Sulbar

Kadis Perkim Sulbar Ikut Hadiri Rakor Bendungan Budong-budong

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen Satker Balai Sungai Sulawesi III Palu Sabri Badaruddin mengatakan masih ada 14 orang yang belum setuju.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Ilham Mulyawan
habluddin/Tribun-Sulbar.com
Kepala Dinas Perkim Sulbar H Saharuddin hadiri rapat koordinasi pembangunan bendungan Budong-budong, Desa Salu Lebo, Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah, Sulbar.(Hablu) 


Laporan wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Dinas Perkim Sulbar H Saharuddin, turut menghadiri rapat koordinasi pembangunan bendungan Budong-budong di rumah makan Cilacap, Kecamatan Mamuju, Mamuju, Sulbar, Jumat (9/12/2022).

Pertemuan tersebut dihadiri Perwakilan Kejati Sulbar, Polda Sulbar, Polres Mamuju Tengah dan jajaran Balai Sungai Wilayah III Palu.

Tim terpadu tersebut dibentuk untuk melakukan persuasif kepada warga Desa Salu Lebo yang masih belum setuju nilai pembebasan lahannya.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen Satker Balai Sungai Sulawesi III Palu Sabri Badaruddin mengatakan masih ada 14 orang yang belum setuju.

"Ini masuk tahap pembebasan lahan dan ada beberapa belum setuju, makanya ada tim untuk melakukan koordinasi dengan baik," kata Sabri.

Sehingga, dicarikan solusi terkait tindak lanjut warga yang tidak setuju.

Sementara, warga tidak setuju ini masih ada sekitar 30 hektare lahannya yang akan dibebaskan.

"Mereka ini keberatan dengan nilai pembebasannya. Cuman kita pihak balai mengikuti tim appraisal," ucapnya.

Dia mengungkapkan ini tetap melalui jalur hukum yang ada.

Namun, sebelum menempuh jalur itu pihaknya pakai jalur persuasif terlebih dahulu.

"Proses pembebasan lahan ini harus selesai tahun ini untuk tahap pertama. Ada Rp 90 miliar anggaran pembebasan lahannya di luar anggaran pembangunan," bebernya.

Adapun, luas kawasan hutan pembangunan bendungan Budong-budong seluas 490 hektare.

Rencananya, dana akan dititipkan ke Pengadilan jika tidak ketemu koordinasi persuasifnya.

"Ini alternatif terakhir kita titipkan ke pengadilan kurang lebih sebesar Rp 2 miliar daei 14 orang yang tidak menerima lahannya dibebaskan," tandasnya.

Pantauan Tribun-Sulbar.com berbagai instansi turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut.

Kegiatan ini diinisiasi Pemprov Sulbar lewat Dinas Perkim Sulbar.

Turut hadir, Perwakilan Kejati Sulbar, Polda Sulbar, Kapolres Mamuju Tengah, dan jajaran Balai Sungai Sulawesi III Palu.(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved