Tenaga TKSK Mengadu ke Dewan, Honor Rp200 Ribu Per Bulan Sudah Lama Tidak Dibayarkan Pemerintah

Laporan wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi Sulbar mendatangi kantor DPRD Sulbar Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Kamis (8/12/2022).

Mereka datang menuntut haknya yang dijanjikan pemerintah provinsi.

"Perjuangan awal kita dulu paling tidak ada tali asih dari pemerintah. Meskipun provinsi lain lebih dari itu seperti difasilitasi kendaraan hingga laptop," kata Kordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi Sulbar Rismanto.

Sudah, beberapa tahun sudah tidak ada lagi tali asih dari pemerintah.

Padahal, sebelumnya mulai Rp100 ribu hingga mentoknya Rp200 ribu per bulan.

"Padahal daerah lain minimal Rp1 juta. Makanya kami berjuang kembali ini agar diperhatikan.

Wakil Ketua Komisi IV Hatta Kainang mengungkapkan proses pembahasan APBD 2023 sudah selesai.

Namun, masih ada proses evaluasi dari Mendagri, sehingga masih ada kesempatan untuk memperjuangkannya.

"Mereka dituntut melaporkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disisi lain sejak 2018 sampai sekarang sudah tidak ada lagi tali asi diberikan Pemprov," ucap Hatta.

Sehingga, ini akan disuarakan di DPRD Sulbar.

Apalagi, keanggotaan TKSK hanya 69 orang yang tentunya tidak akan terlalu membebani anggaran.

Sementara Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulbar, Faridah menyampaikan sudah beberapa kali menganggarkan tali asi bagi TKSK.

Namun, hasilnya selalu dihilangkan atah dicoret anggarannya.