Beasiswa Manakarra

DICOPOT Jadi Kepala Ombudsman Sulbar, Lukman Umar: Saya Hormati Semua Keputusan

Ombudsman RI menutuskan memberhentikan Lukman Umar secara hormat usai menerima beasiswa Manakarra.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Munawwarah Ahmad
habluddin/Tribun-Sulbar.com
Kepala Ombudsman Sulbar Lukman Umar saat ditemui di Hotel Maleo, Jl Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Mamuju, Sulbar, Selasa (13/9/2022).(Hablu) 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Lukman Umar menanggapi hasil sidang etik Ombudsman RI terhadap dirinya.

Ombudsman RI menutuskan memberhentikan Lukman Umar secara hormat usai menerima beasiswa Manakarra.

Lukman Umar melanggar kode etik Ombudmsan yang tertuang dalam peraturan Ombudsman nomor 40 tahun 2019 etik dan perilaku.

Dalam peraturan ombudsman nomor 40 tahun 2019 tentang kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman BAB III Kode Etik dan Kode Perilaku Pasal 8 Poin 2 huruf c) Insan Ombudsman dilarang meminta, menerimam dan memberikan uang, barang dan/atau jasa yang terindikasi gratifikasi; dan poin d) dilarang melakukan perbuatan yang terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Saya hormati semua keputusan, keadilan hanya milik Allah," kata Lukman, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu (30/11/2022).

"Saya percaya semua ketentuan Allah," tambahnya.

Sebelumnya, diberitakan Kepala Ombudsman Sulbar Lukman Umar diberhentikan secara hormat oleh pimpinan Ombudsman RI.

Hal tersebut, disampaikan langsung Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (30/11/2022).

"Iya, sudah selesai proses pemeriksaan dan diputuskan diberhentikan secara hormat," kata Najih.

Pemberhentian secara hormat kata Najih diberikan dengan berbagai pertimbangan dalam proses sidang etik.

Sementara, dalam kode etik Ombudsman Lukman melanggar aturan kategori berat.

"Diberhentikan secara hormat tercantum dalam kode etik Ombudsman sesuai kualifikasi pelanggarannya dan ini masuk pelanggaran berat," ungkap Najih.

Najih membeberkan ada alasan-alasan memberatkan dan ada alasan-alasan meringankan.

Sedangkan, penggantinya akan ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) kemungkinan dari Ombudsman RI.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved