Advertorial Dinas PMD Sulbar

Pemprov Sulbar Lindungi 1.323 Tenaga Kerja Pendata Desa Presisi Sulbar Lewat BP Jamsostek

Seribu lebih tenaga kerja ini dilindungi BP Jamsostek dari BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Munawwarah Ahmad
Dinas PMD Sulbar
Penyerahan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan di kantor Dinas PMD Sulawesi Barat 

TRIBUN-SULBAR.COM,- Pemerintah Provonsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), segera merampungkan data presisi.

Sebanyak 1.323 enumerator yang terdiri 270 enum spasial dan 1.053 enum sosial akan mendata secara presisi desa / kelurahan di Sulawesi Barat.

Seribu lebih tenaga kerja ini dilindungi BP Jamsostek dari BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat.

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sangat mendukung penuh pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh masyarakat pekerja dalam hal ini petugas enumerator spasial dan sosial yg bertugas pada kegiatan pendataan data desa/kelurahan peresisi sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan"kata Kepala Dinas PMD Sulbar Muh Jaun, Selasa (29/11/2022) malam.

Jaun mengatakan, Pemprov Sulbar hadir melalui BP Jamsostek sebagai perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang terjadi pada pekerja saat melakukan aktivitas pekerjaannya.

“Semoga dengan manfaat yang begitu besar dapat menumbuhkan kesadaran seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk melindungi dirinya dan pekerjanya dengan program BPJAMSOSTEK,”sambung Jaun.

Seluruh petugas enumerator sosial dan enumerator spasial didaftarkan ke dalam 2 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

JKK merupakan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Sedangkan JKM merupakan manfaat berupa uang tunai sebesar 42 juta rupiah yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia.

Jika Peserta memiliki anak, maka akan mendapatkan beasiswa pendidikan dari jenjang taman Kanak- Kanak (TK) hingga perguruan tinggi atau sebesar maksimal Rp174 juta untuk 2 orang anak.

“BPJAMSOSTEK seperti yang diamanatkan oleh undang undang, kami akan melindungi seluruh pekerja apapun profesinya, tidak terkecuali teman- teman yang bertugas sebagai Enumerator Sosial dan Enumerator Spasial yang bertugas pada kegiatan Pendataan Data Desa/Kelurahan Presisi"kata Akhmad Hidayat Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat.

Akhmad menyebut, BPJS Ketenagakerjaan sangat berperan guna menjamin seluruh petugas pendataan data desa/kelurahan presisi dapat bekerja secara optimal.

Apalagi kita mengetahui para petugas enumerator sosial dan enumerator spasial memiliki mobilitas yang tinggi saat menjalankan pekerjaan, sehingga resiko pekerjaan sangat berpotensi terjadi.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved