Berita Mamuju

Dana Rp20 Miliar Sudah Siap untuk Pembebasan 5 Hektar Lahan untuk Pembangunan Jalan arteri Tahap II

Dia tidak ingin pembangunan proyek strategis nasional itu dibatalkan, apa lagi anggarannya dikembalikan ke pemerintah pusat

Editor: Ilham Mulyawan
Tribun-Sulbar.com/Abd Rahman
Master plan pembangunan Jl Arteri Tahap II 

 

TRIBUN-SULBAR.COM - Kepala Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Nasional (BP2JN) Sulawesi Barat, Sjofa Rosliansja mengatakan, pembangunan jalan sepanjang 1,8 kilometer yang akan menghabiskan anggaran Rp160 milliar, kini terancam dibatalkan setelah terjadi penolakan warga sekitar.

"Terkait hal ini kami sangat menyesalkan, karena dari segi pelaksanaan fisik ini sudah dilelang, sudah ditender. Dan proses tender sekarang sudah diusulkan di Kementerian PUPR untuk penetapannya," seperti dikutip dari rilis yang diterima.

Sembari menambahkan, akan jadi masalah jika penetapan Kementerian PUPR sudah keluar namun lahan belum siap.

Baca juga: Batas Waktu 16 Desember, Dana Proyek Jalan Arteri Tahap II Rp160 Miliar Terancam kembali ke Pusat

Apa lagi, dana pembebasan lahan kurang lebih 5 hektar sudah disiapkan sebesar Rp20 milliar dan harus terserap sepenuhnya dengan batas waktu 16 Desember 2022.

"Sementara proses pembebasan lahan masih jalan ditempat. Jika lewat maka dana akan dikembalikan ke pusat. Tahun depan kami harus mengurus lagi mulai dari awal atau nol untuk mengurus ke pusat," ungkap Sjofa.

Sedangkan, Ketua APDESI Mamuju, Hartono mengatakan pihaknya menuntut agar pembangunan MARR II segera dilakukan demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dia tidak ingin pembangunan proyek strategis nasional itu dibatalkan, apa lagi anggarannya dikembalikan ke pemerintah pusat

"Kami siap mendukung pembangunan MARR II ini, sangat disayangkannya jika dibatalkan, karena tidak mudah bagi Pemprov Sulawesi Barat mendapatkan anggaran hingga ratusan milliar dari pemerintah pusat," kata Hartono.

Hartono juga mempertanyakan ada isu salah seorang anggota DPRD Sulawesi Barat yang berusaha menghalang-halangi pembangunan MARR II.

Menurutnya, anggota dewan menolak pembangunan MARR II, hal itu sama sekali tidak mewakili aspirasi masyarakat yang harusnya dia perjuangan.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Abdul Halim mengatakan, hingga saat ini semua anggota dewan tidak ada yang menolak pembangunan MARR II.

Dia bahkan menegaskan, pihaknya mendukung penuh pembangunan proyek strategis nasional, apa lagi Sulawesi Barat dengan kondisi APBD yang sangat minim

"Percepatan pembangunan di daerah kita, Sulawesi Barat ini harus kita dukung bersama. Kita sepemikiran, kita sama-sama membutuhkan pembangunan strategis nasional," kata Halim.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved