Pemilu 2024

KPU Mamuju Kaji Materi Tanggapan atas Laporan Bawaslu

Hasdaris mengatakan, mitigasi dan antisipasi berbagai persoalan penting dilakukan, apalagi menyangkut administrasi Verifikasi Faktual (Verfak) Parpol.

Penulis: Zuhaji | Editor: Nurhadi Hasbi
tangkapan layar
Komisioner KPU Mamuju Koordiv Hukum Hasdaris 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Mamuju, Hasdaris siap hadapi lanjutan sidang sengketa pemilu 2024.

Hasdaris mengatakan, mitigasi dan antisipasi berbagai persoalan penting dilakukan, apalagi menyangkut administrasi Verifikasi Faktual (Verfak) partai politik (Parpol).

"Sedang kami kaji, Insyaallah besok siap untuk sidang," ujar Hasdaris kepada Tribun-Sulbar.com saat ditemui di Kantor KPU Mamuju, Jl H Mustafa Katjho, Kompleks Perumahan Graha Nusa, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (24/11/2022).

Kata dia, divisi hukum harus menghadapi seluruh tahapan yang mungkin muncul adanya dugaan pelanggaran.

Menurutnya, hal tersebut dirasa dapat mendukung lancarnya tugas yang dijalankan.

"Memang harus ada kepastian apakah boleh atau tidak boleh karena akan berpengaruh pada pengambilan keputusan pada verfak perbaikan," jelasnya.

Terkait materi yang akan dibawa pada persidangan, 25 November 2022 besok, pihaknya belum dapat merincikan tanggapan seperti apa yang ingin disampaikan.

Sebelumnya, lanjutan persidangan disepakati majelis sidang bersama para peserta, baik pelapor dan terlapor pada Jumat, 25 November 2022 dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan.

Pada sidang yang berlangsung Selasa, 22 November 2022 kemarin. Bawaslu Mamuju menyampaikan dalam keterangan dugaan yang dibacakan.

Upaya konfirmasi keanggotaan parpol tertuang dalam pasal 89 PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Meski demikian dijelaskan, dalam kasus tersebut yang dinyatakan TMS sudah menandatangani surat pernyataan bukan anggota parpol.

Sesuai dengan pasal 93 PKPU nomor 4 tahun 2022 ayat 1 yang berbunyi, dalam hal pada saat verifikasi faktual keanggotaan terdapat anggota partai politik yang menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu dan bersedia mengisi formulir model surat pernyataan verfak keanggotaan anggota parpol, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Akan tetapi, pada tanggal 4 November 2022 KPU Mamuju melakukan verifikasi ulang terhadap orang yang disebutkan sebelumnya atas permintaan parpol bersangkutan dan mengubah status keanggotaan Memenuhi Syarat (MS). (*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Zuhaji

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved