Berita Sulbar

Organisasi Amuk Bahari Sebut Akmal Malik Khianati Rakyat Sulbar Soal Kemudahan Izin Tambang

Akmal Malik mendorong pelayanan perizinan lebih murah dan mudah yang jelas-jelas adalah harapan investor.

Penulis: Zuhaji | Editor: Munawwarah Ahmad
Refli Sakti Sanjaya
Aktivitas lingkungan, Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari Sulawesi Barat (Sulbar), Refli Sakti Sanjaya 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik pada sosialisasi pengendalian pengawasan IUP tuai kritik.

Aktivitas lingkungan, Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari Sulawesi Barat (Sulbar), Refli Sakti Sanjaya menganggap Akmal Malik terlalu miskin tawaran solusi dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan SDA.

"Harusnya Pj Gubernur Sulbar lebih paham karakteristik rakyat sulbar yang notabenenya sebagian besar adalah nelayan juga petani," kata dia kepada TribunSulbar.com melalui pesan WhatsApp, Senin (14/11/2022).

Lanjut, Akmal Malik mendorong pelayanan perizinan lebih murah dan mudah yang jelas-jelas adalah harapan investor.

"Ini bukan representatif harapan utama rakyat Tanah Malaqbi," ucapnya.

Banyak hal yang dapat diprioritaskan misal peningkatan kualitas sarana dan prasarana nelayan dan petani, guna menjaga kuantitas dan kualitas pangan lebih baik.

Hal itu dinilai dapat menjawab ancaman-ancaman krisis pangan yang akhir-akhir ini banyak melanda daerah lain.

"Ini dapat menyelamatkan Sulbar dari krisis iklim yang menjadi momok terhadap hasil tangkap dan hasil pertanian," jelasnya.

"Bukan justru mendorong permudahan izin usaha pertambangan yang dapat merusakkan lingkungan," tambah Sakti.

Izin IUP harusnya dapat berimbang dengan jenis pekerjaan dan dampak yang ditimbulkan, bukan justru sebaliknya dengan memberikan para pengusaha itu biaya yang lebih murah.

"Kita lihat, rakyat Sulbar akan dibuat berada pada kondisi dimana investor tambang jumlahnya membludak di daerah kita," lanjutnya.

Padahal menurut Sakti, semua pihak tahu menjaga keberlanjutan lingkungan hidup adalah solusi dalam menangkis ancaman krisis iklim.

Di sisi lain, juga Sulbar secara geografis sebagian besar wilayahnya berada langsung di pesisir, dari enam total jumlah kabupaten, ada lima kabupaten langsung berhadapan langsung dengan laut lepas.

Sementara, satu kabupaten lainnya berada di pegunungan, sangat jelas masyarakat menggantungkan hidupnya pada sumber-sumber kehidupan di lautan dan dataran tinggi. 

"Pemahaman ini yang tidak sampai kepada Pj Gubernur Sulbar," ucapnya.

Pernyataan Akmal Malik tentunya sangat menghianati rakyat, dan menjadi jejak dari sekian catatan buruknya selama bekerja di Sulbar.

"Kami tidak menolak investasi, hanya saja menurut kami investasi juga harus berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (*)

Laporan Wartawan Tribunsulbar.com Zuhaji

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved