PSM Makassar
PSM Manut Keputusan PSSI Soal Liga 1 Musim Ini, Persis & Pesebaya Gerah! Desak Segerakan KLB
PSM cenderung mengikuti keputusan PSSI terkait dengan kelanjutan laga di Liga 1 musim 2022/2023.
Penulis: Suandi | Editor: Nurhadi Hasbi
TRIBUN-SULBAR.COM - Klub Liga 1, yakni PSM manut dengan keputusan Federasi Sepakbola Indonesia atau PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) soal kelanjutan Liga Indonesia musim 2022/2023.
Pasalnya, belum lama ini muncul desakan dari anggota klub Liga 1, yaitu Persis agar PSSI sesegar mungkin menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).
Dikutip dari Tribun Solo pada Rabu (26/10/2022), Persis melalui Direktur Utama meraka, yakni Kaesang Pangarep berujar jika dirinya telah mengantongi persetujuan dari klub Liga 1 lainnya, yaitu Persebaya agar PSSI segera menyelenggarakan KLB.
Kaesang Pangarep bahkan juga telah menjalin komunikasi dengan klub Liga 1, seperti RANS Nusantara FC, Bali United dan Barito Putera.
"Ada beberapa klub, salah satunya Persebaya. Komunikasi dengan Bali United sudah, RANS Nusantara FC sudah," ucap Kaesang Pangarep.
Menanggapi hal ini, PSM lebih memilih untuk mengikuti arahan PSSI dan PT LIB.

Baca juga: Sadikin Aksa Tunjuk Konsultan Benahi Stadion BJ Habibie, Sambut Niat Baik Pemerintah dan FIFA
Baca juga: Sadikin Aksa Tidak Bebani PSM Juara, Paling Penting Eksis di Papan Atas
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sadikin Aksa selaku Direktur Utama PSM.
"Kami tunggu arahan dari PSSI dan PT LIB. Kami tidak akan ikut selain arahan regulator (PSSI) dan operator (PT LIB)," ujar Sadikin Aksa dikutip dari Tribun Makassar pada Rabu (26/10/2022).
Sebelumnya, Ahmad Riyadh selaku anggota Exco PSSI menegaskan bahwa kongres bakal digelar sesuai jadwal yakni tahun depan.
Hal ini bertentangan dengan rekomendasi dari TGIPF Tragedi Kanjuruhan.
Seperti yang diketahui, salah satu rekomendasi TGIPF yakni adanya perubahan dalam kepengurusan PSSI dan hal itu hanya bisa dilakukan dengan KLB.
"Tidak pakai KLB, tahun depan juga sudah kongres," ucap Ahmad Riyadh.
"Ya, sesuai jadwal karena kami hanya berhak minta seperti itu, yang berhak adalah anggota kami."
"Rekomendasi TGIPF itu buat Presiden," sambungnya.
"Sikapnya sudah jelas dengan Menpora, urusan keamanan, urusan penyidikan kepolisian, dan lain-lain," tuturnya.
"Urusan PSSI itu diserahkan ke mekanisme PSSI yang ada," tukasya.
(Tribun-Sulbar.com/Al Fandy Kurniawan)