BLT Inflasi

Dinsos Mamuju Salurkan BLT Dampak Inflasi Rp 1,3 Miliar ke Ribuan KK

Anggaran BLT itu berjumlah Rp 1.364.000,000, atau Rp 1,3 miliar menyasar 3.033 Kepala Keluarga (KK).

Penulis: Fahrun Ramli | Editor: Munawwarah Ahmad
Tribun Sulbar / Fahrun Ramli
Ilustrasi - antrean warga Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju, Sulbar saat berburu sembako di pasar murah Jl Yos Sudarso, anjungan pantai Manakarra, pada Jumat (23/9/2022) lalu. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) kucurkan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga yang kurang mampu.

Anggaran BLT itu berjumlah Rp 1.364.000,000, atau Rp 1,3 miliar menyasar 3.033 Kepala Keluarga (KK).

Penerima bantuan itu ialah warga yang berasal dari 13 kelurahan, di Mamuju, Tapalang Induk, Simboro dan Kalukku.

Dipilihnya warga kelurahan, karena warga yang berada di desa telah dapat bantuan dari anggaran dana desa.

Bantuan itu telah disepakati di APBD Perubahan 2022, yang telah disahkan DPRD Mamuju baru-baru ini.

Sekretaris Dinsos Mamuju, Iwanuddin mengatakan BLT ini sebagai jawaban imbas kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Dimana sejumlah bahan pokok kebutuhan rumah tangga mengalami kenaikan dampak dari kenaikan BBM.

"Dan juga untuk menjaga daya beli masyarakat tidak menurun imbas laju inflasi yang terus naik," terang Iwanuddin saat dihubungi, Rabu (5/10/2022).

Dijelaskan warga akan menerima bantuan itu selama tiga bulan, Rp 150 ribu per bulan, total yang diterima sebanyak Rp 450 ribu.

Penyalurannya akan ditargetkan selesai pada November 2022, sesuai aturan APBD Perubahan tak boleh menyeberang tahun.

"Jadi sekaligus kita serahkan nanti itu, tidak tiap bulan lagi karena tenaga pendamping tidak ada," lanjut Iwanuddin.

Lanjut dia, saat ini data penerima telah diverifikasi setiap kelurahan, agar tepat sasaran.

Bantuan itu diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, sehingga perputaran ekonomi rakyat tetap terjaga.

Belum lagi imbas kenaikan bbm, membuat kebutuhan sejumlah harga bahan pokok naik, hingga memicu terjadinya inflasi.

Sebelumnya pemerintah pusat mengeluarkan pengumuman untuk mengucurkan bantuan sosial di setiap daerah.

Pengumuman itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

Pemerintah daerah harus menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober hingga Desember 2022.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved