Kemenkumham Sulbar

Kemenkumham Sulbar Minta Pembentukan RKHUP Didasari Persamaan Persepsi dan Aspirasi Masyarakat

Faisol Ali menyebut hal itu dilakukan dalam rangka meminimalisir adanya multitafsir atau kesalahpahaman dengan isi RKHUP ini.

Editor: Ilham Mulyawan
Kemenkumham Sulbar
saat pelaksanaan Dialog Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dilaksanakan di Hotel Grand Putra Mamuju, Kadiv Keimigrasian, Andi Pallawarukka berharap dialog yang digelar Kanwil Kemenkumham Sulbar bertujuan menciptakan kesepahaman serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RKUHP tersebut. 

TRIBUN-SULBAR.COM - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali menyebut pihaknya berkontribusi terhadap perwujudan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbuka, dan obyektif dalam proses pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP).

Faisol Ali menyebut hal itu dilakukan dalam rangka meminimalisir adanya multitafsir atau kesalahpahaman dengan isi RKHUP ini.

“Untuk itu, perlu dilakukan suatu upaya dalam menyamakan persepsi dan mengumpulkan aspirasi masyarakat," ujarnya.

Faisol Ali menilai Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat sekarang ini.

Sementara itu, saat pelaksanaan Dialog Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dilaksanakan di Hotel Grand Putra Mamuju, Kadiv Keimigrasian, Andi Pallawarukka berharap dialog yang digelar Kanwil Kemenkumham Sulbar bertujuan menciptakan kesepahaman serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RKUHP tersebut.

Pallawarukka menyampaiakan KUHP yang ada saat ini merupakan hasil penyaduran KUHP jaman belanda yang disebut Wetboek van Strafrech yang sudah berusia 104 tahun,

“Yaitu tepatnya pada saat diundangkan oleh pemerintah hindia belanda tahun 1915 dan mulai berlaku pada 1918 sehingga sebagai produk kolonialisme hal ini tentu saja lebih mengedapankan prinsip-prinsip penghukuman dan jauh dari nilai-niali keindonesian kita," ia menambahkan.

Lanjut Pallawarukka Proses pembaharuan KUHP ini sudah diinisisasi dan berlangsung sejak tahun 1958 sampai dengan saat ini, melalui panitia yang sudah berganti-ganti yang dibentuk oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yang melibatkan unsur perguruan tinggi atau akademisi serta seluruh masyarakat.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved