Tolak RUU Sisdiknas

RUU Sisdiknas Dinilai Ancam Profesi Dosen di Perguruan Tinggi Swasta

Senada, Rektor Unika Mamuju Sahrir mengungkapkan, aktivitas pendidikan akan dirugikan dengan adanya RUU Sisdiknas.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Nurhadi Hasbi
Tribun-Sulbar/Habluddin
APATISI-APPERTI dan DPRD sepakat menolak pembahasan RUU Sisdiknas di DPRD Sulbar Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Para rektor dan dosen universitas swasta di Sulawesi Barat (Sulbar) menolak pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

RUU Sisdiknas mengancam profesi dosen di perguruan tinggi swasta.

Penolakan tersebut disampaikan perwakilan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) Sulbar saat mendatangi kantor DPRD Sulbar.

Juru Bcara APTISI Solihin Azis mengatakan RUU Sisdiknas ini mengandung beberapa pasal yang mengancam perguruan tinggi swasta.

"Ada dua pasal yang mengancam, pertama pasal 105 yang mana guru dan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk undang-undang ASN, sedangkan yang swasta masuk undang-undang Disnaker,"kata Solihin, saat ditemui di DPRD Sulbar Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Selasa (27/9/2022).

Kedua, pasal 145 ayat 1 tentang tunjangan profesi yang akan mengikuti seleksi alam tanpa kejelasan.

Senada, Rektor Unika Mamuju Sahrir mengungkapkan, aktivitas pendidikan akan dirugikan dengan adanya RUU Sisdiknas.

"Kita sudah nyaman di lembaga akreditasi nasional, karena selama ini ada bantuan pemerintah secara administrasi," ucap Sahrir.

Sementara dalam RUU Sisdiknas, dihilangkan dibentuk lembaga baru yang tidak dibiayai pemerintah.

Dengan demikian, menurut Syahrir kampus akan membiayai jika mengurus akreditasinya.

"Kita mau ambil dana kalau dibebani lagi, tidak mungkin kita beratkan mahasiswa dengan menaikan Surat Persetujuan Pembayaran (SPP)-nya," ujarnya.

Karena itu, APTISI tegas menolak pembahasan RUU Sisdiknas.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim menyampaikan undang-undang ini sangat berpotensi merugikan perguruan tinggi swasta.

DPRD akan mengawal aspirasi dari APTISI yang tergabung beberapa kampus swasta di Sulbar.

"Apalagi ada langsung datang rektornya, ini baru terjadi dalam sejarah. Ini menjadi alarm yang sangat keras agar pusat tidak main-main dengan undang-undang sistem pendidikan," ucap Rahim.

Selain itu, politisi Nasdem itu meminta pusat membatalkan lembaga akreditasi mandiri yang dibebankan pembiayaannya kepada kampus.

Dikatakan, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim telah mengeluarkan banyak kebijakan tidak memperhatikan kondisi daerah.

"Kalau memang tidak mampu mengatasi mending mundur saja dari jabatannya. Jangan memaksakan kehendaknya," tandasnya.(*)

Laporan wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved