Tolak RUU Sisdiknas

Rektor Hingga Mahasiswa PTS di Sulbar Datangi DPRD Tuntut RUU Sisdiknas Dibatalkan

Mereka diterima di ruangan paripurna DPRS Sulbar Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Nurhadi Hasbi
Tribun-Sulbar/Habluddin
Rektor, Dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi swasta di Sulbar datangi kantor DPRD Sulbar Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) Sulbar datangi kantor DPRD Sulbar membawa tuntutan untuk membatalkan Rencana Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Pembahasan RUU Sisdiknas meresahkan APTISI diberbagai wilayah, terutama perguruan tinggi swasta.

Termasuk, permendibudristek Nomor 48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagai salah satu acuan Pendidikan Tinggi.

Pantauan Tribun-Sulbar.com hadir aksi mulai Rektor Unika, dosen berbagai kampus swasta hingga mahasiswa.

Aksi ini dilakukan secara serentak seluruh Indonesia.

Mereka diterima di ruangan paripurna DPRS Sulbar Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar.

Para rektor dan dosen PTS tersebut ditenerima Ketua Komisi IV Marigun, Wakil Ketua Hatta Kainang dan anggota Komisi IV lainnya.

Sedangkan, gabungan kampus yakni Unika Mamuju, Unasman, hingga Institute Tekhnologi dan Bisnis Muhammadiyah (ITBM) Polman.

Adapun sikap dan keresahan APTISI terhadap RUU Sisdiknas dan Permendibudristek Nomor 48 tahun 2022 diantaranya:

1. RUU Sisdiknas disiapkan dengan gegabah dan belum melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan seperti APTISI yang keberadaannya sangat jelas di dunia pendidikan yang tersebar di seluruh
Indonesia.

2. Penghapusan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kemudian digabung dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional, sesuatu yang memprihatinkan karena tidak ada lagi penghargaan kepada guru dan dosen sebagai sebuah profesi. Padahal profesi lainnya diakui dalam sebuah undang-undang (UU) seperti UU 18/2003 tentang Advokat, UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, UU 38/2014 tentang Keperawatan, UU 11/2014 tentang Keinsinyuran serta berbagai profesi lainnya. Penghapusan guru sebagai sebuah profesi, menihilkan pengabdian serta kerja keras guru yang selama ini dengan tulus ikhlas bertugas diseluruh pelosok negeri untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Bagi kami UU Guru dan Dosen adalah Lex Specialis Derogat Legi Generali bagi profesi guru.

3. Dengan penghapusan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tunjangan profesi guru juga bakal dihapuskan. Penghapusan tunjangan profesi guru adalah kebijakan yang sangat menyakitkan
dan merendahkan. Menyangkut tunjangan profesi, memang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Sisdiknas Pasal 145 Ayat (1) dinyatakan, "Setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen SEBELUM UNDANG-UNDANG INI DIUNDANGKAN, tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.". Dalam pandangan kami, frasa "sebelum undang-undang ini diundangkan", artinya tunjangan profesi akan hilang, jika RUU Sisdiknas ini diundangkan.

4. Lebih memprihantinkan lagi sekolah swasta. Pengaturannya akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tidak ada lagi kekhususan untuk dunia pendidikan dan profesi guru, melainkan disamakan

5. RUU Sisdiknas terkait akreditasi diwajibkan bagi semua institusi perguruan tinggi, sedangkan akreditasi program studi bersifat sukarela. "yang diinginkan bahwa pelaksanaan akreditasi dibiayai oleh Anggaran Negara melalui APBN," APTISI juga menolak adanya Lembaga Akreditasi Mandiri yang
penghasilannya dengan buruh berbayar.

6. Terkait dengan norma pada Pasal 4 Permendikbudristek Nomor 48 tahun 2022. Di dalamnya dijabarkan bahwa terdapat tiga seleksi yang diperkenankan pada PTN dalam menerima mahasiswa. Yakni seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes dan seleksi secara mandiri oleh PTN. "Hal ini tidak sesuai dengan ratio penerimaan mahasiswa baru sehingga
menciptakan ketidakadilan. Apalagi PTS, salah satunya, bergantung hidup dari mahasiswa. Kami berpendapat perlu ditinjau ulang demi terciptanya keadilan yang merata baik itu untuk PTN dan PTS. Jalur mandiri PTN lebih baik dihapuskan,".

7. Di luar norma Pasal 4, APTISI juga mempersoalkan norma Pasal 8 yang menyatakan bahwa seleksi secara mandiri oleh PTN dilakukan berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Menurut APTISI. norma ini tidak mengatur sanksi bagi PTN bila melakukan pelanggaran.

"Frase pelarangan tersebut tidak memiliki dampak apapun kalau dilanggar oleh PTN,"

8. APTISI juga mendesak APTISI Pusat agar melakukan gugatan Judicial Review terhadap
Permendikbudristek Nomor 48 tahun 2022 ke Mahkamah Agung.(*)

Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com, Habluddin

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved