Komisi Fatwa MUI Sulbar Bahas Rekomendasi Jajanan Halal dari Mateng & Masalah Zakat di Majene

Hasil rapat komisi fatwa, kata Syamsumarlin, MUI kabupaten harus melakukan investigasi terkait masalah tersebut.

Editor: Nurhadi Hasbi
Infokom MUI Sulbar
Rapat Komisi Fatwa MUI Sulbar, Selasa (27/9/2022). 

TRIBUN-SULBAR.COM - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Barat, menggelar rapat menindak lanjuti rekomendasi dari MUI Kabupaten Mamuju Tengah dan Majene di ruangan kerja Sekertaris Umum MUI Sulbar, di Jl Abd Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju, Selasa (27/9/2022).

Rekomendasi dari Kabupaten Mamuju Tengah berkait makanan halal yang dikelola non muslim dan bayan atau permintaan fatwa dari Baznas Majene terkait pembayaran zakat.

Ketua Komisi Fatwa MUI Sulbar, KH Syamsumarlin mengatakan, secara umum semua produk olahan atau makanan, baik yang dikelola person atau rumah makan harus punya sertifikasi halal.

"Hukumnya jelas, kalau belum memiliki sertifikasi halal, baik dikelolah muslim maupun non muslim itu termasuk kategori subhat," kata Syamsumarlin.

Subhat merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu.

Hasil rapat komisi fatwa, kata Syamsumarlin, MUI kabupaten harus melakukan investigasi terkait masalah tersebut.

"Di sekolah-sekolah (kantin sekolah) dan rumah makan bisa dilakukan investigasi berkaitan dengan sistem atau alur pengelolaan makan," ucapnya.

Termasuk, lanjutnya, bahan-bahannya yang digunakan, baik bahan baku maupun bahan tambahan harus dipastikan semuanya halal.

Selain investigas, MUI juga merekomendasi adanya gerakan sesialisasi secara massif atau kampanye produk halal dengan melibatkan beberapa unsur atau stakeholder terkait.

"Misalnya Kemenag atau BPJPH, Perindag atau perwakilan pemerintah daerah, kemudian Kesrah dan keterlibatan FKUB karena ini termasuk ada kaitannya dengan kerukunan umat beragama," tuturnya.

Selain itu, komisi fatwa MUI Sulbar juga membahas adanya rekomendasi permintaan fatwa dari Kabupaten Majene terkait penyaluran zakat.

"Penyaluran zakat bagi masyarakat pendatang yang bekerja di Majene, dari hasil pembahasan ditetapkan bahwa pembayaran zakat itu harus dilakukan di tempat atau di daerah seseorang bekerja, bukan di kampung halam," pungkasnya.(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved