Beasiswa Manakarra

Polemik Beasiswa Manakarra, Akriadi Ingatkan Bupati Mamuju 'Jangan Kambing Hitamkan Orang Lain'

Dalam Perbup itu, lanjut Akriadi, sangat jelas dalam pasal 11 dikatakan bahwa Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran biaya

Editor: Ilham Mulyawan
Dok Akriadi
Akriadi, Anggota LBH Manakarra yang juga senior di HMI 


TRIBUN-SULBAR.COM - Polemik Beasiswa Manakarra hingga kini belum usai.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar masih menyelidiki dugaan penyelewengan dana beasiswa, yang diduga tak sesuai peruntukannya, sebab banyak pejabat di lingkup Pemkab Mamuju yang justru kecipratan dana beasiswa tersebut.

Tak terkecuali Kepala Ombudsman Sulbar, Lukman Umar.

Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manakarra, Akriadi merasa tergelitik dengan kasus ini.

Baca juga: 6 Orang Sudah Diperiksa Kejati Sulbar Kasus Dugaan Korupsi Beasiswa Manakarra

Baca juga: Ombudsman RI Masih Periksa Lukman Umar Dugaan Langgar Kode Etik Usai Terima Beasiswa Manakarra

Apalagi setelah dia mendengar kabar bahwa Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi melayangkan surat teguran kepada pejabatnya yang disebut menerima beasiswa tersebut.

"Sempat saya lihat di salah satu media bahwa bupati layangkan surat teguran. Jadi pertanyaan besar saya adalah, bupati menegur siapa? Memangnya Bupati tidak tahu persoalan ini? Jangan kambing hitamkan orang lah," ujar Akriadi.

Dia merujuk pada Peraturan bupati (Perbup) Nomor 28 TAHUN 2021Tentang Pedoman Pemberian Biaya Pendidikan dan Beasiswa.

Dalam Perbup itu, lanjut Akriadi, sangat jelas dalam pasal 11 dikatakan bahwa Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran biaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan Keputusan Bupati.

"Dari aturan tersebut jelas Bupati sangat mengetahui jika penerima bantuan adalah para pejabat, keluarga dan Para Kroni-kroninya sebab bupati yang menetapkan nama-nama penerima," tambah pria yang juga senior di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

Sehingga dia berksimpulan, patut diduga jika perbuatan Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, melawan hukum dengan menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya, di atas kepentingan masyarakat.

"Itu adalah perbuatan nepotisme," terang Akriadi lagi.

Sembari meminta agar Kejati Sulbar betul-betul menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, dengan menerapkan juga ketentuan UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved