Opini Tribun Sulbar

Pendidikan Pemilih untuk Masa Depan Demokrasi

Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan.

Editor: Nurhadi Hasbi
Ist/Tribun-Sulbar.com
Anggota KPU Kabupaten Majene, Zulkarnain Hasanuddin. 

Oleh: Zulkarnain Hasanuddin
Anggota KPU Kabupaten Majene

PELAKSANAAN Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum,tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional,propesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, dan aksesibilitas.

Adapun yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah penyebarluasan informasi, peningkatan pengetahuan dan kesadaran pemilih serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap kontestasi demokrasi ( PKPU Nomor 10 2018 ) Tentang sosialisasi,pendidikan pemilih,partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum
Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi pemilih sebagai legitimasi masyarakat terhadap pemerintahan yang dihasilkan dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Partisipasi Politik masyarakat sangat berperan dan berpengaruh besar kepada pasangan calon yang terpilih termasuk legislative. Setiap Masyarakat memiliki referensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam Pemilu.

Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat dalam Pemilu dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dalam tingkat partisipasi politik masing-masing.

Selain sebagai inti dari demokrasi , partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan setiiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28.

Keberhasilan Pemilu dipengaruhi oleh tingkat kesadaran politik warga negara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik dieksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan.

Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan yang akan terpilih.

Faktor lain yang erat kaitannya dengan partisipasi politik adalah tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi pendidikan masyarakat biasanya akan berbanding lurus dengan kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam politik.

Salah satu peran strategis KPU adalah menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pemilihan umum, maka dari itu diperlukan upaya dan strategi yang massif dan sustanable, bagi KPU untuk mendesain model Sosialisasi / pendidikan pemilih yang tepat kepada masyarakat sehingga dapat menghasilkan demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved