Kemenkumham Sulbar

Faisol Ali Puji Bapas Polewali, Mampu Sediakan Litmas Hingga Pendampingan Anak Berhadapan Hukum

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Robianto mensosialisasikan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Editor: Ilham Mulyawan
Kemenkumham Sulbar
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali menyebut kinerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Polewali, sudah mampu melayani permintaan penelitian masyarakat (Litmas) hingga pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan Hukum di seluruh kabupaten. 

TRIBUN-SULBAR.COM - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali menyebut kinerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Polewali, sudah mampu melayani permintaan penelitian masyarakat (Litmas) hingga pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan Hukum di seluruh kabupaten.

“Dengan kondisi Sulawesi Barat jumlah Bapas yang masih satu, Bapas Polewali terus memaksimalkan kinerja dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat," terang Faisol, Jumat (23/9/2022).

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Robianto mensosialisasikan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

“Dengan berlakunya UU No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, memberikan tantangan atas kinerja Bapas diantaranya dalam pembuatan litmas dan assesment, sehingga diharapkan dapat lebih profesional dan penuh dengan dedikasi tinggi.” ujar Robianto

Lebih lanjut Kadiv Pemasyarakatan juga menghimbau agar pembuatan penelitian kemasyarakatan (litmas) oleh PK dan APK perlu diperhatikan secara teliti sehingga tidak ada kesalahan.

“Dalam pembuatan litmas dan assesment resiko menggunakan prinsip cepat dan tepat sehingga tidak berimplikasi pada gangguan kamtib di Lapas atau Rutan” sambungnya

Sehingga, Robianto juga berharap agar melakukan penyesuaian tugas dan fungsi bapas dalam rangka menyikapi UU Pemasyarakatan tersebut.

Tak hanya itu, salah satu Pimti di Kemenkumham Sulbar itu menekankan akan pentingnya sinergitas dan koordinasi antar instansi terkait.

“Lakukan sinergitas antara Aparat Penegak Hukum terkait (APH) seperti Polres maupun BNNK setempat terutama terkait klien dengan resiko tinggi. Begitupun koordinasi dengan Pokmas-Lipas terkait pembimbingan klien pemasyarakatan tetap harus terjalin dengan baik,” tutup Robianto

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved