Bandara Polman

RAPBD Perubahan 2022, DPRD Sulbar Tolak Pembangunan Bandara Perintis Matakali Polman

Perubahan Tahun Anggaran 2022 meminta dihentikan pembangunan bandar udara perintis di Matakali, Polman.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Munawwarah Ahmad
Tribun Sulbar / Hablu Hambali
Rapat paripurna RAPBD Perubahan tahun 2022 di DPRD Sulbar Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Senin (19/9/2022). 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Rapat paripurna pandangan fraksi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2022 meminta dihentikan pembangunan bandar udara perintis di Matakali, Polman.

Hal tersebut, disampaikan fraksi Golkar yang dibacakan langsunh Ketua Komisi IV Marigun di DPRD Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Senin (19/9/2022).

"Perlu kajian terhadap rencana ini dari aspek regulasi, aspek sosial dan aspek prioritas," kata Marigun, saat membacakan pandangan fraksi.

Menurutnya, ada regulasi dalam Perda nomor 1 tahun 2014 terkait tata ruang wilayah provinsi Sulawesi Barat.

Sangat jelas, kata Marigun pembangunan Bandara di Polman semestinya di Kecamatan Tinambung, bukan di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman.

"Jadi ini tidak prioritas, di Bandara Tampa Padang masih banyak lahan warga belum dilunasi, ini perlu perhatian khusus," ungkap Marigun.

Senada, Fraksi Nasdem yang dibacakan Hatta Kainang juga meminta agar rencana pembangunan Bandara perintis Polman.

Karena ada regulasi dilanggar dalam pembangunannya.

"Bisa pidana 3 tahun jika ini dipaksakan. Karena melanggar Perda," ucap Hatta.

Pidana dimaksud tercantum dalam Pasal 69 berbunyi: (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved