Opini

Pasca Kenaikan BBM, Mengancam Kebutuhan Rakyat Kecil

Ketidakadilan begitu nampak nyata dialami rakyat atas keputusan yang sudah diambil oleh Negara saat ini terkait menaikkan harga BBM.

Sakti
Sekretaris Umum PC PMII Cabang Mamuju Refli Sakti Sanjaya. 

Oleh: Sekretaris PC PMII Mamuju Refli Sakti Sanjaya

TRIBUN-SULBAR.COM, - Ketidakadilan begitu nampak nyata dialami rakyat atas keputusan yang sudah diambil oleh Negara saat ini terkait menaikkan harga BBM. Pencabutan Subsidi BBM tentu sangatlah mencekik para kelas pekerja dan rakyat yang tergolong kelas ekonomi dibawah lainnya.

Bagi Nelayan, kenaikan harga BBM sangat berdampak pada naiknya biaya produksi yang harus dikeluarkan. Wilayah tangkap di beberapa daerah yang kini cukup jauh mengharuskan kebutuhan Nelayan terhadap energi mesin kapal yang lebih besar.

Begitupun Petani, yang tentu juga ikut mengalami pembengkakan biaya produksi mulai dari masa tanam sampai masa panennya. Disatu sisi, perlu diingat kembali bahwa karakteristik wilayah kepulauan di Indonesia mengakibatkan rakyat bergantung pada kapal untuk memobilisasi serta menyalurkan berbagai barang dan jasa dari pusat–pusat ekonomi di kota besar.

Artinya dengan kenaikan Harga BBM juga pasti diikuti dengan naiknya tarif angkutan laut secara massal. Sehingga pekerja dalam sektor transportasi mau tidak mau harus berkompromi dengan naiknya harga BBM. Apalagi akses transportasi umum diberbagai daerah yang masih sangat minim justru menambah kondisi ini akan semakin miris.

Tentu Rakyat dalam kondisi ini sangatlah tidak diuntungkan. Disisi lain, efek domino dari kenaikan harga BBM juga berimplikasi pada kenaikan berbagai harga. Upah buruh/pekerja yang tidak turut naik ditambah mekanisme pasar yang berwajah korup justru akan memaksa Rakyat harus berjuang berlipat ganda melewati kesulitan ekonomi dengan perjuangan yang bahkan belum betul pulih dari krisis ekonomi sejak pandemi.

Khususnya, Krisis ekonomi yang dialami Rakyat Sulawesi Barat justru dua kali lipat setelah tertimpa musibah gempa bumi berkekuatan 6,2 SR di tahun 2021 kemarin. Selain itu, terdapat narasi pencabutan subsidi BBM untuk lingkungan, namun kenaikan harga BBM tetap tidak dibarengi dengan kebijakan untuk menekan pemberhentian konsumsi bahan bakar fosil yang notabenenya sangatlah tidak ramah lingkungan.

Rakyat kelas ekonomi dibawah sejak dulu dibuat bergantung pada BBM, tetapi tetap saja dengan kadar kontribusi pengrusakan lingkungan paling sedikit dibandingkan dengan korporasi – korporasi besar yang selalu menjadi aktor utama dalam pengrusakan lingkungan kita. Bahkan parahnya saat ini ditengah wacana transisi energi hijau yang dijadikan tameng, Rakyat kelas ekonomi dibawah masih saja tetap menjadi korban. Sama sekali tidak ada keadilan kelas dalam keputusan menaikkan harga BBM ini.

Meskipun upaya Pemerintah menyogok Rakyat ditengah pencabutan subsidi BBM ini dengan berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetap saja juga tak akan sanggup menyelesaikan masalah yang sangat terstruktur ini. Presiden mengatakan, bahwa dalih pencabutan subsidi BBM adalah untuk mengurangi beban keuangan Negara saat ini, tapi diwaktu yang sama justru Negara juga sibuk lebih memilih membiayai berbagai Proyek Strategis Nasional yang tidak terlalu berguna ditengah kondisi krisis ekonomi rakyat yang masih belum pulih seperti halnya proyek pembangunan IKN.

Pada sidang paripurna pembahasan rancangan APBN 2023, Presiden Jokowidodo menyebut akan menggunakan dana yang berasal dari APBN untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN sebesar 20 persen dari total biaya 486 Triliun. Padahal dana ini seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan Rakyat, terutama disaat Rakyat berupaya bangkit dari krisis yang melanda, apalagi ditengah tidak tepat sasarannya penggunaan dana PEN yang hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur jalan.

Selain tidak bergunanya pilihan membiayai berbagai PSN ditengah kondisi saat ini, pilihan ini juga justru dibarengi dengan ancaman perampasan ruang hidup dan penghidupan rakyat skala besar, salah satunya seperti yang dialami masyarakat adat di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur karena berada langsung diatas wilayah konsesi target pembangunan IKN dengan luas 256 ribu hektar.

Berdasarkan berbagai catatan dari dampak pencabutan Subsidi BBM, Presiden Jokowidodo bukan hanya tidak peduli lagi dengan kondisi Rakyat saat ini, tetapi juga secara terang – terangan memperlihatkan keberpihakannya pada elit – oligarki dengan lebih memprioritaskan proyek – proyek mercusuar yang justru tak pernah nampak efeknya bagi kemakmuran Rakyat khususnya kelas ekonomi dibawah.

Memilih untuk melanjutkan pembiayaan proyek pembangunan IKN, beserta proyek2 strategis nasional lainnya dinilai tidak tepat ditengah krisis ekonomi yg melanda masyarakat akibat dari pasca pandemi. Proyek pembangunan IKN harusnya dibatalkan dan dananya lebih baik dialihkan untuk subsidi BBM.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved