Berita Sulbar

Ungkap Lemahnya Sistem Birokrasi Indonesia, Mendagri Tito Karnavian: Tidak Kreatif

vDalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menganggap IKAPTK merupakan salah satu jantungnya ASN di Indonesia.

Editor: Ilham Mulyawan
ist
Mendagri Tito Karnavian bersama Pj Gubernur Sulbar Akmal malik menghadiri Kongres ke III IKAPTK di Hotel Santika, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (17/9/2022) 

TRIBUN-SULBAR.COM, PALU -- Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Sulawesi Tengah menggelar Kongres ke III di Hotel Santika, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (17/9/2022)

Pada Kongres ke - III turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian serta sejumlah jajaran Kemendagri, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik yang juga merupakan Ketua DPN IKAPTK, sejumlah perwakilan bupati dan walikota se-Sulteng, serta seluruh DPP IKAPTK Sulteng.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menganggap IKAPTK merupakan salah satu jantungnya ASN di Indonesia.

Disebutkan dari 3,9 juta ASN di Indonesia, 31.326 di antaranya adalah alumni IPDN diharapkan menjadi ujung tombak berlangsungnya roda pemerintahan.

dalam kesempatan itu pula, Akmal mengungkapkan beberapa kelemahan birokrasi di Indonesia, seperti sikap korup dan feodal.

Misi melayani masih berpikir sebagai penguasa.

"Kurang kreatif, kurang berpikir out of the box, sangat normatif. Kesan ini masih terjadi. Ini membuat pemerintah kita tidak efektif efisien. Pelayanan publik akan terganggu," ujar Tito, melalui sambutannya.

Menurutnya diperlukan perubahan atas kondisi itu, sehingga IPDN diharapkan Bisa menjadi agent of change, (agen perubahan) agar kedepan lahirnya terobosan tanpa harus melanggar hukum.

"Kunci utama, revolusi budaya menuju kultur yang lebih baik harus ada agen perubahan. Dan Yang pertama itu adalah ASN, dan diharapkan IPN menjadi motor, ujung tombak agen perubahan di birokrasi," ungkapnya.

Untuk mewujudkan itu penting agar kedepan IPDN memperkuat budaya disiplin melahirkan kurikulum antikorupsi mengupdate materi.

Selain itu, menghadirkan pejabat, pelaku usaha untuk memperkaya wawasan IPDN, termasuk dengan mendorong jenjang lulusan IPDN hingga ke tingkat S2 dan S3.

Pada kesempatan sama, Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik hadir menyebut beberapa peran alumni IPDN, adalah perumus dan pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, pembaharu, dan insan cendekia warga masyarakat.

Dengan potensi itu perlu mendorong IKAPTK memiliki posisi dalam melakukan perubahan.

"Kuncinya, kalau ingin mewarnai negara ini harus bisa menjadi bagian dari politik," ungkapnya.

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved