OPINI

Remisi Koruptor Hingga Bebas Bersyarat, Bukti Bobroknya Sistem Demokrasi karena Ramah Korupsi!

Adanya berbagai kasus korupsi tidak lepas dari regulasi yang diciptakan. Artinya, demokrasilah yang melahirkan para korupsi

Editor: Ilham Mulyawan
ist
Nafsiah, S. Pd. / ibu rumah taNGGA 

Oleh : Nafsiah, S. Pd. / Ibu Rumah tangga

TRIBUN-SULBAR.COM - Sejumlah narapidana korupsi bebas dari penjara pada hari yang sama, Selasa (6/9/2022).

Akhirnya Mereka menghirup udara bebas setelah mendapat pembebasan bersyarat.

Sebanyak 23 Koruptor mendapatkan remisi hingga dibebaskan bersyarat tanpa penjelasan yang cukup ke publik dengan dalih ini sesuai aturan.

Dengan adanya pemberian remisi ini kita bisa melihat bahwa kejahatan korupsi, kejahatan karena jabatan adalah kejahatan biasa dalam sistem demokrasi.

Begitu pula mantan korupsi tidak kehilangan hak mencalonkan diri dalam Kontestasi politik dan memberi banyak kesempatan kepada koruptor agar tetap memiliki kedudukan tinggi dimata publik. ini semakin menegaskan bahwa sistem demokrasi sangat ramah terhadap koruptor.

Lingkaran oligarki kader politik menguasai hampir semua jabatan publik, yang berpotensi untuk saling mendukung dan melindungi dari jeratan korupsi. Para elite dalam sistem demokrasi senantiasa tercebur dan berkelindan dengan praktek korupsi, lantaran semua hajatan politik membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga para elite politik ini diduga terjebak dalam praktik korupsi untuk memenuhi ambisi politiknya.

Sementara penegakan hukum yang dipraktekkan, sangat jauh dari nilai keadilan. Dan penyelesaian kasus korupsi di sistem Demokrasi bagai menegakkan benang basah. Karena penanganan korupsi tidak dilakukan secara komprehensif, setengah hati, dan tidak sungguh-sungguh tampak dari tidak adanya teladan dari pemimpin dan rendahnya pengungkapan kejahatan korupsi sementara masyarakat tahu bahwa korupsi terjadi di mana-mana.

Beginilah sistem Demokrasi yang mengatur tata kelola negeri ini. Adanya berbagai kasus korupsi tidak lepas dari regulasi yang diciptakan. Artinya, demokrasilah yang melahirkan para korupsi di semua pilar kekuasaan negara. Yang dengan regulasinya telah menciptakan "Trias Koruptika" di Indonesia.

Solusi Islam dalam memberantas korupsi.

Islam dengan kesempurnaan syari'atnya, dapat memberantas korupsi. Karena dalam hukum syari'at Islam terdapat solusi kaffah. Mulai dari sisi pencegahan maupun penindakan bagi masalah korupsi.

Beberapa langkah untuk mencegah korupsi menurut Syari'at Islam yaitu sebagai berikut ;

Pertama, rekrutmen SDM untuk aparat negara wajib berasaskan profesionalitas integritas, bukan justru berasaskan koneksitas atau nepotisme. Dalam Islam, mereka yang menjadi aparatur peradilan wajib memenuhi kriteria kifayah (kapabilitas) dan berkepribadian Islam. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda,“Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah Hari Kiamat.” (HR Bukhari). Umar bin Khaththab pernah berkata,“Barangsiapa mempekerjakan seseorang hanya karena faktor suka atau karena hubungan kerabat, berarti dia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin.”
.
Kedua, Negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat Negara dan pegawainya. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khaththab yang selalu memberikan arahan dan nasehat kepada bawahannya. Umar ra. pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy’ari,”Kekuatan dalam bekerja adalah jika kamu tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok. Kalau kamu menundanya, maka pekerjaanmu akan menumpuk….”
.
Ketiga, Negara wajib memberikan gaji serta fasilitas yang layak untuk aparatnya. Sabda Nabi SAW. ,”Siapa saja yang bekerja untuk kami, tapi tak punya rumah, hendaklah dia mengambil rumah. Kalau tak punya isteri, hendaklah dia menikah. Kalau tak punya pembantu atau kendaraan, hendaklah ia mengambil pembantu atau kendaraan.” (HR Ahmad). Juga Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar,”Cukupilah para pegawaimu, agar mereka tidak berkhianat.”
.
Keempat, Islam melarang menerima suap maupun hadiah bagi para aparat negara. Nabi SAW. bersabda,“Barangsiapa yang menjadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji, maka apa saja ia ambil di luar itu adalah harta yang curang.” (HR Abu Dawud). Berkenaan dengan hadiah kepada aparat pemerintah, Nabi SAW. Bersabda, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kekufuran.” (HR. Ahmad).
.
Kelima, Islam memerintahkan melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara dan pegawainya. Karena Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat Meskipun tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena telah melakukan korupsi. Bisa saja kekayaannya itu didapatkan dari warisan, keberhasilan bisnis, atau cara lain yang halal. Tapi perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik sebagaimana yang telah dilakukan oleh khalifah ‘Umar bin Khaththab pernah menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya, Ini menjadi cara yang bagus untuk mencegah korupsi.

Keenam, teladan dari pimpinan. Seseorang cenderung mengikuti yang terpandang dalam masyarakat, termasuk pimpinannya. Maka dari itu Islam menetapkan kalau seseorang memberi teladan yang bagus, dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang meneladaninya. Sebaliknya kalau orang memberi teladan yang buruk, maka dia juga akan mendapatkan dosa dari yang mengikutinya.

Ketujuh, pengawasan negara dan masyarakat. Masyarakat memiliki peran menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat yang cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi suap dan hadiah. Sementara masyarakat yang mulia akan turut untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta menolak aparat yang mengajaknya berbuat penyimpangan. Umar bin Khaththab pernah dikritik oleh masyarakat ketika akan menetapkan batas maksimal mahar sebesar 400 dirham. Dengan berkata, “Engkau tak berhak menetapkan itu, hai Umar.”

Kalau memang korupsi telah terjadi, maka Syariah Islam akan mengatasinya dengan langkah kuratif dan tindakan represif yang tegas, yakni dengan memberikan hukuman yang tegas dan setimpal. Hukuman untuk koruptor masuk kategori ta’zir, hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. mulai dari yang paling ringan, seperti nasehat atau teguran, sampai yang paling tegas, yakni hukuman mati. Berat dan ringannya hukuman disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan. (Abdurrahman AlMaliki,Nizhamul Uqubat, hlm. 78-89).

Dari ini, tampak jelas bahwa Islam dengan kesempurnaan syariatnya telah memberikan solusi dalam memberantas korupsi serta mewujudkan pemerintahan yang bersih. Di sinilah pentingnya menyerukan penegakan syariat Islam. Karena hanya dengan syariat, penanganan masalah korupsi dapat diatasi secara komprehensif.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved