Beasiswa Manakarra

Sesalkan Insan Ombudsman Larut dalam Pusara Kebijakan Salah, Masram Minta Lukman Umar Legowo Mundur

Masram mempertanyakan, dari kategori mana seorang Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat sehingga dapat menerima beasiswa Manakarra.

Penulis: Fahrun Ramli | Editor: Nurhadi Hasbi
dok Masram
Masram, salah satu alumni Hipermaju 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Polemik dugaan penyalahgunaan penerima beasiswa Manakarra terus disuarakan oleh sejumlah elemen masyarakat.

Sejumlah nama yang masuk dalam daftar penerima dipertanyakan, karena justru banyak berlatar belakang pejabat.

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Bupati Mamuju tahun 2021.

"Dalam aturan tersebut ada tiga kategori dalam penerimaan beasiswa Manakarra, yakni kategori kurang mampu, berprestasi, dan peningkatan kapasitas ASN (Aparatur Sipil
Negara)," sebut Masram, salah satu alumni Himpunan Pelajar Mahasiswa Mamuju (Hipermaju) tersebut.

Dia menambahkan, penyaluran bantuan beasiswa ini tidak tepat sasaran keluar dari semangat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Mamuju yang "Keren".

Masram mempertanyakan, dari kategori mana seorang Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat sehingga dapat menerima beasiswa Manakarra.

"Dari kategori kurang mampu dan berprestasi, saya kira tidak, dari kategori peningkatan kapasitas ASN , juga sangat salah. Karena saat ini Lukman Umar berhenti sementara sebagai ASN," jelasnya.

Sesuai dengan aturan, Ombudsman daerah memiliki peran pengawasan dan mendorong supaya pelayanan publik dari pemerintah lebih maksimal.

Insan Ombudsman daerah seharusnya melakukan pemantauan dan survei kepatuhan pemerintah agar tidak terjadi mal adminstrasi.

"Saya sangat menyayangkan ada Insan Ombudsman yang larut dalam pusara kebijakan yang salah," kata Masram.

Masram menurut, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sulbar Lukman Umar yang namanya terdaftar sebagai penerima manfaat Beasiswa Manakarra tahun 2021 tak layak lagi menjadi Komisioner Ombudsman .

Masram menyebut, Lukman diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman.

"Ketentuannya sangat jelas tercantum dalam Peraturan Ombudsman Nomor 40
tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman, Bab III Pasal 8 Poin 2 huruf c)
Insan Ombudsman dilarang meminta, menerima dan memberikan uang, barang dan/atau jasa
yang terindikasi gratifikasi; dan poin d) dilarang melakukan perbuatan yang terindikasi korupsi,
kolusi dan nepotisme," jelasnya.

Masram menyarankan, agar Lukman Umar sebagai kepala Perwakilan ORI Sulbar agar legowo mengundurkan diri guna menjaga marwah ORI Sulbar dimata masyarakat.

"Bahwa saya sudah menyampaikan laporan secara tertulis kepada inspektorat Ombusdmam Republik Indonesia, melalui link pengaduan, bahkan menyampaikan melalui WA secara pribadi pada komisioner Ombusdman Republik Indonesia," pungkasnya.(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved