Opini

OPINI: BBM Naik Hanya Pengalihan Bentuk Subsidi? 

Sejauh ini BLT yang disebar pemerintah berjalan lancar. Jokowi juga berupaya mengecek agar BLT tepat sasaran.

ist
Nafsiah, S. Pd. / ibu rumah taNGGA 

Dalam sistem kapitalisme saat ini, perihal penyaluran dana bantuan faktanya memang bukan hanya permasalahan teknis berupa salah sasaran, data ganda, atau mekanisme berbelit.

Tetapi Jumlah atau besaran dana yang dialokasikan oleh negara untuk rakyat seringkali mengusik rasa keadilan publik.

Kenapa demikian pemerintah begitu berbelit untuk memberikan hak rakyat? Dan Sebaliknya, begitu murah hati terhadap golongan borjuis.

Begitulah hasil dari rezim kapitalis. Penguasa yang lahir bukan dari kepercayaan rakyat sepenuhnya tapi lebih kepada pencitraan buah dari kampanye masif yang membutuhkan anggaran besar.

Hal ini terbukti pada sektor perbankan, pariwisata, dan pajak pengusaha yang seringkali mendapat perhatian lebih untuk mendapat anggaran karena dianggap sebagai wajah dan ukuran kekuatan ekonomi negara. Tidak terkecuali di era krisis saat ini.

Inilah wajah asli sistem kapitalisme yang semrawut dalam mengurusi kebutuhan rakyat. Pada faktanya, realisasi di lapangan bansos yang disalurkan tidak semanis yang dijanjikan. Mulai dari teknis distribusinya sampai besaran nominal yang diterima tidak mencukupi kebutuhan rakyat.

Ditambah lagi buruknya kinerja pemerintah, yang semakin meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap rezim ini.

Inilah Tipu tipu rezim kapitalis yang mengalihkan tanggung jawab kesejahteraan rakyat dan melakukan liberalisasi sempurna terhadap sektor migas. 

Padahal telah Islam menggariskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah kewajiban pemerintah untuk menjaminnya. Negara harus memastikan bahwa setiap individu rakyat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak.

Mekanisme penyaluran langsung diberikan melalui pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat yang faktanya kesulitan mendapat bahan pangan karena tidak ada penghasilan, tidak cukup dana (fakir miskin), atau harga tidak stabil akibat pasokan kurang.

Padahal sudah menjadi kewajiban Pemerintah memberikan bantuan dan melakukan operasi pasar tanpa mekanisme berbelit.

Sebagaimana yang ditorehkan sejarah dalam masa ke khalifahan Umar ra. Pada saat kondisi wabah melanda di masa Khalifah Umar ra. tercatat 70 ribu orang membutuhkan makanan dan 30 ribu warga dalam kondisi sakit.

Semua diperlakukan sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama untuk di riayah oleh negara. tanpa direndahkan dan disengsarakan dengan mekanisme berbelit dan menyulitkan

Khalifah terus mencari tahu apakah masih ada warga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak terdata atau bahkan mereka menyembunyikan kekurangannya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved