Opini

Dinamika Parliamentary Treshold di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya.

Editor: Nurhadi Hasbi
DOK ZULKIFLI PACINNAI
Pemerhati Demokrasi, ZULKIFLI PACINNAI 

Oleh : ZULKIFLI PACINNAI
Pemerhati Demokrasi

Negara-negara modern yang dikenal sebagai negara kesejahteraan atau welfare state, selalu menyatakan bahwa negaranya menganut sistem demokrasi.

Setiap negara memiliki demokrasi masing-masing dan tidaklah bisa disamakan antara negara satu dengan negara lain, yang mana kondisi sosial budaya dan falsafah negara sangatlah berpengaruh.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya.

Penerapan demokrasi biasa dicirikan dengan kebebasan berpendapat warga negaranya, termasuk juga adanya partai politik dan pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara berkala.

Sebagai jaminan negara hukum, partai politik merupakan sarana perwujudan demokrasi yang dapat menjadi penghubung strategis antara negara dengan rakyat.

Partai politik inilah nantinya yang akan bertarung dalam kontestasi pemilihan umum khususnya untuk menempati kursi pada lembaga legislatif.

Pemilu di Indonesia pertama kali diadakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante.

Dalam kurun waktu pasca pemilu pertama tahun 1955, Indonesia tercatat menyelenggarakan pemilu sebanyak 9 kali hingga pada tahun 2014.

Begitu pula pada tahun 2019 juga akan diselenggarakan pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sekaligus juga anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pengaturan tentang pemilu serentak mulai diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 347, Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak menurut hari, tanggal, dan waktu yang ditetapkan KPU.

Dengan demikian, pemilu akan diselenggarakan secara serentak di seluruh daerah baik pemilihan eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat maupun daerah.

Satu ketentuan yang baru juga diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yakni pengaturan mengenai ambang batas perolehan suara (Parliamentary Threshold) bagi partai politik peserta pemilu.

Adapun dalam ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara kursi anggota DPR.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved