berita sulbar

IPSI Polman Layangkan Surat Terbuka ke Penjabat Gubernur, Protes Hanya 2 Atlet Polman ke Popwil

Dia berharap, Pj gubernur Sulbar dan mantan gubernur Sulbar yang hari ini menjadi ketua KONI Sulbar untuk menyikapi kondisi ini.

Penulis: Kamaruddin | Editor: Nurhadi Hasbi
Wahyudin
Ketua IPSI Polman Wahyudin 

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) layangkan surat terbuka kepada Penjabat Gubernur Provinsi Sulbar, Akmal Malik.

Ketua IPSI Polman, Wahyudin mengatakan surat terbuka tersebut dilayangkan kepada penjabat gubernur, Akmal Malik karena hanya bisa memberangkatkan dua Atlet Silat Kabupaten Polman ke Pekan olahraga wilayah zona III di Provinsi Kalimantan Timur.

Diketahui, Popwil tersebut akan berlangsung pada tanggal 8-15 September 2022 di Kalimantan Timur.

"Berdasarkan kabar, bahwa nama-nama atlet Pencak Silat Pelajar Sulbar telah digadang-gadang sebanyak 6 orang atlit. Dimana, atlet dari Polman hanya akan diberangkatkan 2 orang, padahal seyogyanya atlit yang harus berangkat sebanyak 7 orang berdasarkan hasil Popda Sulbar di Polman bulan Mei lalu," kata Wahyudin dalam surat terbuka yang diterima Tribun-Sulbar.com Via WhatsApp, Rabu, (31/8/2022).

"Dengan demikian melalui surat terbuka ini kami ingin menyampaikan bahwa, kami pengurus IPSI Polman mengaku kecewa atas kegagalan Bapak Akmal Malik dalam mengakomodir atlit popwil/Pra Popnas pencak silat asal Polman yang seharusnya mewakili Provinsi Sulawesi Barat," sambungnya.

Hal ini pula sekaligus, menandai bapak Penjabat Gubernur Sulbar tak hanya gagal tapi juga abai dan acuh.

Dia menilai, Akmal Malik diam atas tindakan pihak Dispora Provinsi Sulbar yang tidak merespon positif dan tidak memberi solusi atas harapan kami.

"Sebab jika memang alasan anggaran, kami hanya butuh surat rekomemdasi agar bisa berangkat secara mandiri sebagai sebuah solusi. Karena demikian, bahkan para petinggi KONI Polman siap urungan demi membantu atlit silat pelajar dari Polman menuju Popwil/Pra Popnas Kalsel," terangnya.

Dia menambahkan, diskriminasi terhadap Pencak Silat yang dilakukan bersama dispora Provinsi Ini patut dipertanyakan oleh masyarakat, khususnya para pelaku pembinaan Pencak Silat.

"Pernahkah Pihak Pemprov Tabayyun ke Delegate dari IPSI Provinsi tentang jumlah atlet, ataukah hanya sekedar memberikan ultimatum pada delegate tentang jumlah jatah pemberangakatn atlet. Apakah dispora pernah memantau TC atlet yang akan diberangktakan" katanya.

"Mengapa kesannya terdapat perbedaan arah dan nampak saling lempar alasan tanggung jawab pada persoalan ini. Ataukah Pemprov Sulbar ini butuh medali tapi takut berbuat secara total" tambahnya.

Dia berharap, Pj gubernur Sulbar dan mantan gubernur Sulbar yang hari ini menjadi ketua KONI Sulbar untuk menyikapi kondisi ini.

Sebuah situasi yang bisa saja telah menempatkan kesan bahwa Sulbar dipimpin oleh dua gubernur yang perhatiannya lalai terhadap atlet pencak silat. (*)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved