DKP Mamuju Tuding DKP Provinsi Tak Paham Regulasi Penerbitan Rekomendasi BBM Subsidi ke Nelayan

Diketahui, nelayan di Mamuju harus membeli BBM di calo selama dua tahun lantaran tidak diberi surat rekomendasi pembelian BBM di SPBU.

Penulis: Abd Rahman | Editor: Nurhadi Hasbi
Tribun-Sulbar.com/Abd Rahman
Kantor Dinas Keluatan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju, Jl Nelayan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). 

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minya (BBM) untuk nelayan di Mamuju sudah lama dilayani oleh Dinas Keluatan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju.

Diketahui, nelayan di Mamuju harus membeli BBM di calo selama dua tahun lantaran tidak diberi surat rekomendasi pembelian BBM di SPBU.

Menaggapi hal itu, penyuluh Perikanan DKP Mamuju Nur Alim mengatakan, terkait rekomendasi nelayan itu sudah lama dilayani sejak 2018 lalu.

"Jadi jujur yah terkait rekomendasi solar ini sudah lama kami layani itu berdasarkan peraturan menteri nomor 13 tahun 2015 Juknis pemberian rekomendasi solar," ungkap Nur Alim saat ditemui Tribun-Sulbar.com di Kantor DKP Mamuju, Jl Nelayan, Mamuju, Jumat (26/8/2022).

Namun Nur Alim menyayangkan, mengapa pihak DKP Provinsi Sulbar tidak ingin memberikan rekomendasi kepada nelayan.

Padahal DKP Provinsi Sulbar juga berwenang untuk memberikan rekomendasi apalagi nelayan tersebut yang secara administrasi di luar Kabupaten Mamuju.

"Itu juga kewenagangaya DKP Provinsi berhak melayani bukan hanya kabupaten," terang Alim.

Bahkan kata dia, sejak 2018 hingga 2021 pihaknya masih melayani nelayan walaupun di 2019 peraturan menteri tentang perikanan nomor 13 itu sudah dicabut.

"Otomatis kami tidak ada pegangan dan pasti kita takut juga dan kami pernah didatangi polisi, tidak dikasi rekomendasi salah dan kalau dikasih salah juga, serba salah kami ini," bebernya.

Namun, sejak kejadian itu DKP Mamuju tetap berinisiatif untuk memberi surat rekomendasi kepada nelayan khusus nelayan berdomisili di Kabupaten Mamuju.

"Sehingga pada Juni 2021 lalu kami stop pelayanan karena kami takut, sementara kami belum tahu aturan Migas itu sudah keluar," kata dia.

Kemudian, setelah aturan Undang-undang Migas nomor 17 tahun 2019 itu keluar, pihaknya langsung membangun komunikasi ke DKP Provinsi Sulbar mempertanyakan terkait aturan rekomendasi nelayan.

"Kami meminta duduk bersama untuk menyelasaikan masalah, karena bukan hanya nelayan Mamuju saja tapi ada nelayan Majene Polman, Mamuju Tengah, Pasangkayu," ujarnya.

Namun, kata dia,  DKP Provinsi Sulbar tidak merespon dan menutup menutup komonikasi terkait nasib nelayan Polman dan Majene yang menetap di Mamuju.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved