OPINI

Kasak Kusuk Kenaikan Mie Instan, Bukti Belum Total Swasembada

Dalam aspek produksi negara dalam Islam tidak akan menghentikan impor dan akan memberdayakan pertanian.

Editor: Ilham Mulyawan
Tribun-Sulbar.com/Fahrun Ramli
Mie instan tersusun rapi di etalase Alfamidi Jl Pababari, Kelurahan Karema, Mamuju, Sulbar. 

 Oleh: Mariani
Ibu Rumah Tangga

TRIBUN-SULBAR.COM - Belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan isu kenaikan harga mie instan.

Hal ini berawal dari proyeksi Mentri pertanian Syahrul Yasin Limpo, menurut beliau harga mie instan akan naik 3 kali lipat sebab harga gandum saat ini tengah naik dikarenakan perang dua negara Ukraina- Rusia.

Mengingat kedua negara tersebut penghasil Gandum terbesar di dunia. Meski isu kenaikan itu telah di bantah oleh pihak Indomie pada 16 Agustus lalu para pedagang dan konsumen mulai mengeluh akibat harga mie instan mulai naik walau hanya beberapa ratus rupiah.

Terlambatnya pasokan Gandum menjadi penyebab naiknya harga tepung hingga berefek pada produk turunannya seperti mie instan.
Keterlambatan pasokan sekali lagi dikaitkan dengan dua negara yang tengah berperang.

Berdasar data Asosiasi Produsen Tepung Indonesia atau APINDO, harga gandum per Agustus 2022 naik 76 persen dibandingkan awal 2021.

Namun, harga tepung terigu baru naik 32 persen dalam periode yang sama, sementara Pemerintah Indonesia sendiri mengklaim terus berupaya menjaga ketahanan pangan nasional, pasalnya produksi padi di dalam negeri telah ditingkatkan secara signifikan sehingga mencapai swasembada beras.

Simpang siur kenaikan mie instan cukup meresahkan publik jelas akan menggangu kemaslahatan masyarakat dan pemenuhan pangan rakyat.

Meski disaat yang sama pemerintah mengunggulkan prestasi swasembada beras.

Pasalnya mie instan yang di nilai cukup murah sudah menjadi makanan konsumsi sehari-hari orang Indonesia khususnya dari kalangan menengah kebawah karena itu kenaikan harga mie instan tentu berdampak untuk seluruh kalangan masyarakat .

Sepatutnya momen ini menjadi pendorong kebijakan menghasilkan swasembada pangan yang hakiki dengan variasi bahan yang dibutuhkan.

Pemerintah tentu tidak bisa membiarkan Swasembada terjadi pada makanan pokok saja, sedangkan bahan pangan yang lain bergantung pada impor.

Kelangkaan pangan bisa muncul akibat minimnya ketersediaan bahan pangan di pasaran. Ketika stok makanan menipis harganya akan melambung tinggi, saat itu biasanya pemerintah akan mengeluarkan kebijakan impor untuk menutupi kekurangan bahan pangan yang beredar di pasaran.

Ketiadaan upaya Indonesia untuk swasembada berbagai jenis pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan gizi masyarakatnya menjadikannya bergantung pada impor. Potensi negri yang sangat luar biasa untuk mewujudkan kemandirian pangan malah diabaikan.

Fakta tersebut sejatinya menjadi bukti bahwa cengkraman kapitalisme dan keterikatan Indonesia dalam perjanjian internasional seperti WTO menjadikannya tidak mandiri selalu bergantung pada pangan luar negeri.

Karena itu selama negeri ini menerapkan sistem kapitalisme swasembada hakiki tidak akan pernah terwujud persoalannya kelangkaan hingga naiknya harga pangan akan selalu menghantui masyarakat.

Pangan adalah masalah krusial karena itu negara seharusnya tidak boleh bergantung pada negara lain. Negara seharusnya memberikan subsidi besar bagi para petani agar mereka bisa memproduksi pangan dengan produksi ringan dan keuntungan bisa besar.

Rasulullah SAW sudah pernah mencontohkan bagaimana politik agraria yang berkeadilan. Menghidupkan tanah mati, mengklasifikasikan kepemilikan harta, untuk dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat.

Politik pertanian dalam Islam mengacu pada produksi pertanian dan produksi pangan yang adil.

Dalam aspek produksi negara dalam Islam tidak akan menghentikan impor dan akan memberdayakan pertanian.

Negara tidak membiarkan lahan pertanian habis untuk peningkatan sektor industri. Sebab pertanian sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Dalam hal produksi negara juga akan menerapkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia, negara dapat mengupayakan dengan penyebarluasan dan teknologi budidaya terbaru dikalangan para petani, membantu pengadaan mesin-mesin pertanian, benih unggul serta sarana produksi pertanian lainnya.

Negara tidak boleh melakukan ekspor pangan hingga kebutuhan pokok individu bisa terpenuhi dengan baik.

Negara memberikan modal kepada siapa saja yang tidak mampu. Hal ini pernah dilakukan oleh khilafah Umar bin Khattab dengan memberikan harta Baitul mal kepada petani di Iraq yang dapat membantu mereka menggarap pertanian serta memenuhi hajat kebutuhan mereka tanpa meminta imbalan dari mereka.

Adapun ekstensifikasi dapat dilakukan dengan pertama membuka lahan lahan baru dan menghidupkan tanah mati, menghidupkan tanah mati artinya mengelola tanah atau menjadikan tanah tersebut siap langsung ditanami.

Setiap tanah yang mati jika dihidupkan oleh seseorang adalah menjadi milik orang bersangkutan. kedua, setiap orang yang memiliki tanah akan diperintahkan untuk mengelola tanahnya.

Siapa saja yang membutuhkan biaya untuk mengelola tanah negara akan memberikan modal untuk dikelola secara optimal.

Namun apabila orangnya mengabaikannya selama 3 tahun maka akan di ambil alih dan diberikan kepada yang lain yang ingin mengelola tanah.

Adapun dalam persoalan distribusi negara akan menerapkan kebijakan distribusi pangan yang adil dan merata, Islam melarang penimbunan barang dan permainan harga dipasar untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Kebijakan distribusi pangan dilakukan dengan melihat setiap kebutuhan pangan per kepala dengan begitu akan di ketahui berapa banyak kebutuhan yang harus dipenuhi negara untuk setiap keluarga.

Dengan mengadopsi kebijakan pangan dalam sistem Islam kemandirian pangan akan terwujud, namun semua ini hanya bisa terbangun dalam sebuah institusi kenegaraan yang menerapkan Islam secara kaffah dari semua aspek kehidupan.

Allahu a'lam.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved