OPINI

Serang Ternak di Sulbar PMK Merajalela, Mana Tanggung Jawab Pemerintah? Apa Solusinya?

penetapan status darurat sejatinya belum menunjukkan tanggung jawab penuh negara atas realitas yang dihadapi publik.

Editor: Ilham Mulyawan
ist/Tribun-Sulbar.com
Hamsina Halik (Pegiat Literasi Revowriter dan Penulis Buku Antologi Bunda Ajari Aku Menuju Mukallaf) 

TRIBUN-SULBAR.COM - Sebanyak tiga ekor kerbau di Desa Bakadisura, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) positif terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Sebelumnya 14 ekor kerbau telah diambil sampelnya untuk diperiksa di Balai Besar Veteriner Maros, Sulsel, beberapa waktu lalu.

Hasil uji laboratorium dari sampel tersebut, tiga diantaranya dinyatakan postif terjangkit PMK. (sulbar.tribunnews.com, 07/08/2022)

Sebelumnya, Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, Sabtu (2/6/2022).

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, alasan pemerintah menetapkan status tersebut karena tingginya kasus PMK menurut data dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Untuk merespon fakta ini, pemerintah memang telah menetapkan darurat PMK.

Namun, penetapan status darurat sejatinya belum menunjukkan tanggung jawab penuh negara atas realitas yang dihadapi publik.

Sebab, apa yang dibutuhkan oleh rakyat bukan sebatas respon, namun juga solusi yang kongkrit dalam mencegah penularan wabah PMK.

Bahkan pemerintah dianggap kurang cepat tanggap, pasalnya wabah PMK sudah masuk ke negeri ini sejak April lalu.

Namun vaksin PMK baru dapat direalisasikan pemerintah pada 14 Juni lalu.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved