OPINI

Ekonomi Sulbar Triwulan II Tumbuh 6,44 Persen Berkat Sektor Pertanian

Begitu pula secara Y-o-Y (tahun ke tahun) tumbuh 2,13 persen pada kuartal II tahun ini (April hingga Juni 2022) jika dibandingkan dengan kuartal II

Editor: Ilham Mulyawan
Tribun-Sulbar.com/Egi Sugianto
Ilustrasi perdagangan di Pasar ikan Pasangkayu, di Jalan Moh Hatta Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu, Rabu (3/8/2022). 

Sebaran industri pengolahan kelapa sawit dan turunannya di Sulbar adalah di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan Mamuju.

Produk kelapa sawit yang utama adalah CPO, selanjutnya ada PKO (Palm Kernel Oil) atau minyak inti kelapa sawit.

Dari dua produk olahan langsung tandan buah segar kelapa sawit itu selanjutnya diolah menjadi beberapa olahan lanjutan diantaranya RBDPO (Refined Bleached Deodorized Palm Olein), ini merupakan produk terbesar dari olahan CPO yang merupakan cikal bakal minyak goreng konsumsi.

RBDPO ini merupakan CPO yang dimurnikan, diputihkan, dan dihilangkan baunya.

Selain itu, ada juga Refined Bleached Deodorized Palm Strearin yang merupakan bentukan padat berwarna putih serta produk PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) yang termasuk produk sisaan dari pengolahan CPO.

Kedua produk ini selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan, kosmetik, sabun, farmasi, lilin, bahkan biodiesel. Pabrik pengolahan di Sulawesi Barat hanya berhenti pada pengolahan menjadi produk RBDPO, RBDPS dan PFAD ini dan selanjutnya diolah keluar daerah dan juga diekspor.

Pertumbuhan sektor industri pada triwulan II ini merupakan impass pada pertumbuhan triwulan I yang mengalami kontraksi sebesar 11,52 persen.

Sejak Bulan Maret 2022 pemerintah melalui Kementerian Keuangan (kemenkeu) menaikkan tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya, dalam hal ini adalah RBDPO (Refined Bleached Deodorized Palm Olein) dan lainnya.

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang berlaku sejak 18 Maret 2022.

Hal inilah yang menyebabkan pengiriman hasil olahan CPO ini menjadi agak terhambat terutama yang diekspor ke luar negeri.
Sejalan dengan kondisi ekspor pada triwulan I, menunjukkan nilai ekpor turun sebesar 49,57 persen pada kuartal I 2022 dibandingkan dengan kuartal IV 2021.

Sementara info dari perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki tangki penampungan yang lebih banyak lagi untuk menampung produk yang tertunda dikirim ini.

Oleh karena itulah produksi lanjutan CPO menjadi berkurang volumenya pada saat itu.

Larangan ekspor benar-benar diberlakukan pemerintah mulai tanggal 28 April 2022.

Pemerintah mengambil kebijakan ini salah satu tujuannya adalah untuk menstabilkan kembali harga serta keberadaan minyak goreng yang sejak sekitar awal tahun 2022 ini mulai menghilang wujudnya dan meroket harganya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved