Pengangkatan PTT

PENGANGKATAN? Mendagri Minta Pemprov Sulbar Data Ulang PTT, Termasuk K2 Kerja Setahun

Kepala BKD Sulbar Zulkifli Manggazali membenarkan Mendagri meminta Pemprov Sulbar mendata ulang PTT termasuk PTT K2 baru setahun bekerja.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Munawwarah Ahmad
Tribun Sulbar / Hablu Hambali
Kepala BKD Sulbar Zulkifli Manggazali saat ditemui di kantornya Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi (Menpan-RB) RI mengeluarkan surat untuk pendataan non Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup provinsi.

Hal tersebut, dibenarkan Kepala BKD Sulbar Zulkifli Manggazali saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (9/8/2022).

"Belum ada formasi perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bahkan baru-baru kita menerima surat dari Menpan RB," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar Zulkifli.

Badan Kepegawaian Daerah diminta mendata ulang pegawai non ASN dilingkup Pemprov Sulbar.

Sesuai, surat Menpan RB pihaknya kembali mendata Pegawai Tidak Tetap (PTT).

"Semua didata mulai PTT K2 yang sudah bekerja selama satu tahun. Sebelumnya suratnya kan harus tiga tahun mengabdi," ungkap Zulkifli.

Saat ini, dipermudah lagi oleh Menpan RB.

Namun, PTT K2, hingga pegawai honorer dilingkup Pemprov.

"Surat kedua dari Menpan RB ini umur minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun. Makanya kita mendata ulang," bebernya.

Sementara, lanjut Zulkifli surat sudah dilayangkan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD.

Termasuk, akan didata PTT di sekolah-sekolah naungan Pemprov Sulbar.

"Itu kita lakukan sekarang, tapi belum ditau Menpan RB akan apakan nanti ini data, karena kita hanya diminta mendata," ujarnya.

Sebelumnya, data dimiliki BKD kurang lebih 2.700 an lebih di Pemprov Sulbar tidak masuk data dari sekolah-sekolah.

Diketahui, SE tersebut telah ditandatangani oleh pelaksana tugas MenPAN-RB, Mahfud MD.

Ialah SE MenPAN-RB Nomor B/ISII IM SM.01.OO/2022 tertanggal 22 Juli itu mengenai pendataan pegawai non-ASN.

Surat Edaran tersebut merupakan tindaklanjut dari SE MenPAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022.

Yakni tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved