OPINI

Membangun Negara Tanpa Pajak, Bisakah?

Namun apabila harta-harta dari Baitul Mal ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat, maka barulah negara mewajibkan pajak atas kaum Muslim.

Editor: Ilham Mulyawan
ISt
drg. Rubiah Lenrang 

Oleh : Rubiah Lenrang
Ibu Rumah Tangga dan Praktisi Kesehatan

TRIBUN-SULBAR.COM - Tagar stop bayar pajak sedang ramainya diperbincangkan di media sosial, hingga menduduki tranding topik.

Hal ini sebagai respon atas kebijakan baru pemerintah yang secara resmi telah meluncurkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Wajib Pajak (NPWP).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Menkeu dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo, bahwa wajib pajak orang pribadi kini dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Dengan begitu, masyarakat diberikan kemudahan tidak perlu repot mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak karena integrasi NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah berjalan. (Tribunnews.com, 20 Januari 2022)

Walaupun kebijakan NIK sebagai NPWP hanyalah sebuah kemudahan administrasi. Namun beban perekonomian saat ini begitu berat dirasakan oleh masyarakat, ditambah lagi beban pajak yang semakin menghimpit.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, pajak telah dijadikan sebagai salah satu sumber utama pemasukan negara.

Sehingga ketika menjalankan bisnis, berbelanja, bahkan rumah dan tanah yang kita tinggali, dan lain sebagainya, kewajiban membayar pajak senantiasa menyertai.

Tentulah hal ini akan menambah keresahan dalam pengurusan kehidupan masyarakat.

Bagaimana pandangan Islam tentang pajak? Apakah di dalam Islam, negara dibolehkan menarik pajak dari rakyatnya?

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved