Kemenkumham Sulbar

Penegakan Hukum Belum Antar Institusi Selaras, AkaknwiL Faisol Ali: Ini Jadi Persoalan Mendasar

Faisol Ali menyampaikan bahwa negara harus mampu memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak hak asasi manusia dalam penyelenggaraan

Editor: Ilham Mulyawan
Kemenkumham Sulbar
Faisol Ali pada Rapat Koordinasi Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan, Kepolisan dan BNNP (DILKUMJAKPOL PLUS) Sulawesi Barat Tahun 2022 di Rutan Mamuju, Jumat (29/7/2022). 

TRIBUN-SULBAR.COM - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali mengatakan, jajaran Kemenkumham Sulbar akan terus berupaya menyatukan persepsi, terkait pelaksanaan penegakan Hukum di Sulawesi Barat.

“Guna penguatan sinergitas antar penegak Hukum dalam mewujudkan kepastian dan penegakan Hukum," ujar Faisol Ali pada Rapat Koordinasi Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan, Kepolisan dan BNNP (DILKUMJAKPOL PLUS) Sulawesi Barat Tahun 2022 di Rutan Mamuju, Kamis (28/7/2022).

Faisol Ali menyampaikan bahwa negara harus mampu memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak hak asasi manusia dalam penyelenggaraan sistem peradilan yang bebas dari intervensi siapapun

"Persoalan mendasar yang masih menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum di Indonesia adalah praktek penyelenggaraan hukum yang belum mencerminkan keterpaduan antar institusi penegak hukum," ia menambahkan.

Untuk itu, diperlukan adanya rapat koordinasi Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan, Kepolisan, dan BNNP di setiap daerah agar tidak ada lembaga yang bersifat parsial,membawa ego sektoral dan sikap arogansi Oknum dari masing-masing institusi penegak hukum

Menurut Faisol Ali bahwa berdasarkan dat pada sistem Pemasyarakatan pada juli 2022 Jumlah Warga Binaan diseluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Sulbar sebanyak 1.342 orang,jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas ideal yang dapat ditampung oleh Lapas dan Rutan seluruhnya yang hanya 1.022 orang

"Dari sekian banyak perkara pidana yang sedang dijalankan oleh warga binaan pemasyarakatan maka perkara yang mendominasi adalah perkara narkoba sebanyak 732 orang selebihnya tindak pidana lain," katanya lagi.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved