Berita Sulbar

Andi Dodi Ditetapkan Tersangka Kasus Hutan Lindung, Keluarga Anggap Dikriminalisasi

Menurutnya, dalam melihat kasus area kawasan hutan lindung, Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar seharusnya betul-betul melihat kondisi.

Penulis: Abd Rahman | Editor: Hasrul Rusdi
Tribun-Sulbar.com/Abd Rahman
Sopliadi (tengah) bersama dua rekanya saat konfrensi pers di Warkop Damai, Jl Jl Yos Sudarso, Mamuju, Jumat (29/7/2022). 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU- Aliansi masyarakat adat Sulawesi Barat (Sulbar) pemerhati keadilan, menganggap tersangka kasus hutan lindung di Desa Tadui, Kabupaten Mamuju, telah dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum.

"Hari ini keluarga kami dikriminalisasi oleh aparat pengekak hukum," kata Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Sulbar, Sopliadi saat konferensi pers di Warkop Damai, Jl Yos Sudarso, Kota Mamuju, Jumat (29/7/2022).

Menurutnya, dalam melihat kasus area kawasan hutan lindung, Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar seharusnya betul-betul melihat kondisi.

Karena, setelah aliansi masyarakat adat Sulbar melakukan kroscek di lapangan, ternyata ada temua kekeliruan dua lembaga negara yaitu Pertanahan dan Kehutanan.

Sopliadi menjelaskan, Kentor Pertanahan Mamuju memberikan legal sertifikat tanah kepada Andi Dodi Hermawan dan kantor Kehutanan memberikan gugatan.

Baca juga: Pendaftaran Lelang Jabatan Sekda Pasangkayu Ditutup, Seleksi Selanjutnya di Makassar

Baca juga: Inisiatif RCEP Didorong Bantu Pulihkan Ekonomi Global dan Tingkatkan Ketahanan Ekonomi

Sopliadi (tengah) bersama dua rekanya saat konfrensi pers di Warkop Damai, Jl Jl Yos Sudarso, Mamuju, Jumat (29/7/2022).
Sopliadi (tengah) bersama dua rekanya saat konfrensi pers di Warkop Damai, Jl Jl Yos Sudarso, Mamuju, Jumat (29/7/2022). (Tribun-Sulbar.com/Abd Rahman)

"Ini yang menjadi persoalan dan ini kami anggap ada kriminilisasi aparat penegak hukum," terangnya.

Mantan Ketua HMI Manakarra itu menilai, hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Provinisi (BPKP) dugaan kerugian negara senilai Rp 2,8 miliar dalam kasus tersebut itu tidak memiliki dasar.

"Meskipun kami tidak punya kewenangan mengintervensi BPKP dalam proses pemeriksaan, tetapi kami tuntut adalah bagaimana proses kajian sehingga menemukan kerugian negara Rp 2,8 miliar," bebernya.

Kata dia, di Dusun Lalawang, Desa Tadui, yang masuk dalam kawasan hutan lindung tidak sampai setengah hektare.

Kemudian, di lokasi pembangunan SPBU tersebut hanya ada empat pohon Mangrove yang berdiri pada saat itu.

"Jangan sampai hitungan kerugian negara sebesar Rp 2,8 miliar itu sama hitugangya dengan pembangunan SPBU. Mereka harus ingat uang pembangunan SPBU itu dari uang pribadi bapak Andi Dodi Hermawan bukan APBN," jelasnya.

Sopliadi menegaskan, tanaman mangrove yang kini dibanguni usaha SPBU tersebut bukan dari program APBN atau APBD.

"Tapi Mangrove tersebut ditanam oleh pemilik lahan waktu karena adanya abrasi pantai," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejati Sulbar menahan tiga tersangka kasus hutan lindung di Desa Tadui, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (21/7/2022).

Tiga orang tersangka yakni ADH sebagai pemilik SPBU Tadui, AN mantan Kepala Kantor Pertanahan Mamuju, dan SB mantan Kepala Desa Tadui.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar, Didik Istiyanta mengatakan, tiga tersangka telah melakukan penerbitan sertifikat tanah terhadap hutan negara fungsi hutan lindung.

"Lahan tersebut digunakan untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Mnyak (SPBU), dan itu merugikan keuangan negara," kata Didik saat press liris di kantor Kajati Sulbar, Jl RE Martadinata, Mamuju, Kamis (20/7/2022) lalu.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Abd Rahman

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved