Berita Pasangkayu

Banyak Warga Tak Urus Perpindahan Domisili, Data Kependudukan di Pasangkayu Kacau

Sorotan ini utamanya pada data kependudukan, dimana para penduduk itu ternyata sudah lama tinggal namun tidak mendaftarkan diri ke Disdukcapil

Editor: Ilham Mulyawan
ist
Ketua Komisi I DPRD Pasangkayu, Yani Pepi Adriani menyoroti banyaknya warga yang berdomisili di Kabupaten Pasangkayu, namun berasal dari daerah lain. 


TRIBUN-SULBAR.COM - Ketua Komisi I DPRD Pasangkayu, Yani Pepi Adriani menyoroti banyaknya warga yang berdomisili di Kabupaten Pasangkayu, namun berasal dari daerah lain.

Sorotan ini utamanya pada data kependudukan, dimana para penduduk itu ternyata sudah lama tinggal namun tidak mendaftarkan diri ke Disdukcapil setempat, alias tak melakukan proses perpindahan domisili.

Menurut Yakni, hal ini kemudian membuat data kependudukan tidak tertata dengan baik.

Berdasarkan data ayng dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 21 ribu penduduk berdomisili di kabupaten Pasangkayu, namun rerata belum melakukan proses pindah domisili.

"Ini sangat mempengaruhi pembangunan di Pasangkayu, karena Dana Alokasi Umum (DAU) nya tentu akan berkurang, di samping itu, juga berpengaruh terhadap proses pemilu nantinya," ujar Yani, Selasa (26/7/2022).

Yang dia maksudkan adalah, jika masyarakat tidak segera mengurus proses perpindahan, maka hak politik dan layanan umum tidak terpenuhi.

"Mulai hak politiknya, sampai hak layanan publik, karena penduduk hanya mendapat haknya sesuai domisili di data basenya," tambahnya.

Yani mengacu pada UU no 23/2006, yang kemudian telah diubah menjadi UU no 24/2013 tentang administrasi kependudukan.

Di dalam telah diatur kewajiban, yang salah satu isi pasalnya adalah 'berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan, untuk waktu yang kurang dari setahun, maka wajib pindah domisili.

Aturan inilah ayng kemudian tidak terimplementasikan dengan baik.

"Insha Allah kami akan menyampaikan kepada pimpinan DPRD agar sesegera mengundang semua elemen untuk dapat bersama mengimplementasikan UU tersebut ke instansi vertikal, termasuk perusahaan yang ada di pasangkayu," tambahnya lagi.

Inovasi Akta Kelahiran

Yakni juga menyampaikan, Disdukcapil dan Dinas kesehatan seharusnya bisa saling bersinergi untuk bantu memperbaiki data kependudukan.

Semisal bayi yang baru lahir, kiranya segera mendapat akte kelahiran dengan cepat, tanpa harus menunggu proses administratif yang lama dan bertele-tele.

"Contoh saja, misal ada bayi yang baru lahir di fasilitas kesehatan, ya sudah saat sudah keluar rumah sakit diberikan saja langsung akte kelahirannya," pinta Yani.

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved