Opini

Digitalisasi Setengah Mati, Integrasi Setengah Hati

Motivasi terkoneksi lintas sektoral menjadi salah satu sumbu penggeraknya.

Editor: Nurhadi Hasbi
Dok Shalahuddin
Relawan TIK Sulawesi Barat Shalahuddin, S.Sos., MM 

Oleh : Shalahuddin, S.Sos., MM
Relawan TIK Sulawesi Barat

UPAYA digitalisasi pada hampir semua sektor terus didorong secara masif hampir satu dasawarsa.

Motivasi terkoneksi lintas sektoral menjadi salah satu sumbu penggeraknya.

Sejumlah infrastruktur utama hingga penunjang disiapkan untuk memastikan masuk dalam barisan yang siap dengan agenda Go Digital.

Mulai dari pembangunan jaringan internet hingga ke pelosok sampai pada usaha menggiatkan dan meningkatkan literasi digital pada berbagai jenjang usia, pendidikan dan profesi.

Keseriusan pemerintah untuk mencapai target integrasi itu tak main-main. Menteri Komunikasi & Informatika Republik Indonesia, Johny G. Plate dalam berbagai kesempatan mengungkapkan infrastruktur kabel optik 360 ribu kilometer ada di dasar laut dan masih mesti menyambung titik yang belum terhubung.

Dalam hal ini pemerintah akan menghubungkan kembali, masih ada 12 ribu kilometer fiber optik yang harus digelar di darat dan di laut.

Belum lagi dengan sederet program literasi digital yang di launching atas inisiasi Kemenkominfo RI sejak setahun lalu (20/5/2021) dan masih berlanjut pada tahun ini.

Program yang melibatkan sejumlah organisasi pegiat literasi digital se Indonesia. Satu diantaranya adalah Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Relawan TIK) yang memiliki jaringan struktur hingga ke daerah.

Demikian halnya dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada berbagai jenjang.
Mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan hingga ke desa berlomba-lomba membuat inovasi untuk memudahkan pelayanan mereka pada masyarakat.

Tentu, tawaran kemudahan dalam proses administratif dapat dilakukan dari sejumlah tempat dengan syarat infrastruktur telah terkoneksi jaringan internet.

Ragam pilihan untuk terkoneksi. Mulai dari berbasis website hingga aplikasi yang dikembangkan pihak ketiga.

Mudahnya dalam menggunakan fitur juga tak setengah-setengah. Sebab, cukup serba centang urusan administrasi di tingkat kelurahan atau desa bisa kelar. Meski kadang dalam pengembangannya menyedot anggaran yang hitungannya juga kerap membuat aparatur cukup lelah.

Kesemua upaya ini merupakan langkah yang ditempuh oleh hampir seluruh stakeholder. Selain untuk memudahkan pelayanan, juga didorong agar layanan publik yang disiapkan pemerintah tampak tak tertinggal.

Terutama dalam penerapan e-government yang menuntut pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik.

Tapi apakah sudah efisien dan efektif atas kehadiran banyak aplikasi-aplikasi itu?.

Rupanya belum ada jaminan hingga saat ini.

Malah dalam rangkuman penggunaan anggaran pada tiap lembaga negara itu nyaris hanya menyedot anggaran banyak untuk pengembangannya yang akhirnya mendiskualifikasi kebutuhan urgen lainnya.

Jumlah itu belum juga ketika kita akan melihat lebih jauh pengembangan IT ala pemerintah daerah.

Sebab beda jenjang beda inovasi agar terlihat tidak gagap teknologi (gaptek).

Hal itu lantas membuat kita mengernyitkan dahi. Sebab di tengah upaya kita percaya pada layanan-layanan digital yang dicanangkan oleh pemerintah, malah kita disuguhi dengan informasi terkahir dengan adanya pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani pada side event "G20: Festival Ekonomi Keuangan Digital" di Bali Senin (11/7/2022) lalu.

Sri Mulyani membeberkan betapa borosnya penyelenggara pemerintahan kita dalam menyiapkan infrastruktur pihak ketiga itu.

Sebab terungkap sebanyak 24.000 aplikasi tersebar di berbagai kementerian dan lembaga negara. Parahnya, aplikasi-aplikasi itu tidak beroperasi secara multifungsi. Sehingga menurutnya tidak efisien dan hanya membuat boros anggaran negara.

Padahal kita banyak berharap dengan upaya digitalisasi ini mampu membangun integrasi yang lebih baik. Sehingga pelayanan yang selama ini mesti melalui banyak pintu dan jenjang birokrasi bisa dipangkas.

Kita bisa melihat pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang diterbitkan di Indonesia telah hadir sejak tahun 2009 dengan ditunjuknya empat kota sebagai proyek percontohan nasional.
Adapun keempat kota tersebut adalah Padang, Makasar, Yogyakarta dan Denpasar.

Sedangkan kabupaten/kota lainnya secara resmi diluncurkan Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari 2011.

Kehadirannya, selain untuk menyatukan sistem database penduduk, juga untuk membangun integrasi pada berbagai stakeholder yang membutuhkan data kependudukan.

Sebab saat itu hasil perekamannya telah terkoneksi melalui jaringan internet dan terkumpul dalam satu server data direktorat jenderal kependudukan dan catatan sipil Kemendagri.

Namun realitas penggunaannya, masyarakat pada berbagai jenjang layanan masih dibutuhkan untuk menyetor ulang data pribadi mereka pada institusi berbeda.

Hal ini berarti sistem server data yang digunakan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem yang dibangun oleh lembaga atau kementerian maupun pemerintah di daerah.

Sehingga dibutuhkan penginputan data berulang pada setiap layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat pada setiap institusi berbeda yang menjadi kebutuhan mereka.

Melihat kondisi ini, kementerian komunikasi dan informatika juga mengambil langkah cepat dengan merancang delapan super app yang nantinya mampu mengagregasi segenap kepentingan transaksi data yang mebutuhkan integrasi.

Jalan ini merupakan upaya inovatif yang mesti disambut pada setiap jenjang pemerintahan.

Tak terkecuali pada pemerintah daerah yang juga mestinya turut beradaptasi dalam sistem perencanannya pada masa mendatang agar tak lagi kecanduan membuat aplikasi-aplikasi tak efektif.

Sebab jika tidak adaptif, ke depan Kita nyaris tak bisa menyalahkan persepsi publik hari ini yang menyebut percuma mengampanyekan layanan yang disiapkan berbasis online. Karena, dalam prakteknya setelah kampanye online itu masih banyak yang mesti diselesaikan secara offline.

Meski demikian, kita tetap menaruh percaya dan harapan. Semoga apa yang terus dicanangkan oleh pemerintah pada setiap jenjang pemerintahan termasuk pada daerah yang kita cintai ini menemukan role model lebih tepat dari sebelumnya.

Tentu agar ke depan daerah ini juga mampu berakselerasi lebih baik sejajar dengan daerah lain di Indonesia.

Tetapi kita juga senantiasa menanti keseriusan semua pihak untuk terbuka bahwa inovasi terhadap pengembangan daerah berbasis digital juga membutuhkan dedikasi.

Jika tidak, semangat inovasi dengan menciptkan aplikasi digital hanya akan menjadi pundi-pundi ekonomi kelompok kepentingan tertentu tanpa memerhatikan kebutuhan daerah untuk melaju lebih baik.

Padahal dari sekian kemudahan yang ditawarkan teknologi hari ini kita sesungguhnya sedang menunggu kehadiran infrastruktur IT yang lebih integratif agar melahirkan layanan lebih solutif bagi setiap warga dalam upaya akselerasi yang terus digerakkan oleh pemerintah di daerah. (*)

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved