Opini

Digitalisasi Setengah Mati, Integrasi Setengah Hati

Motivasi terkoneksi lintas sektoral menjadi salah satu sumbu penggeraknya.

Editor: Nurhadi Hasbi
Dok Shalahuddin
Relawan TIK Sulawesi Barat Shalahuddin, S.Sos., MM 

Terutama dalam penerapan e-government yang menuntut pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik.

Tapi apakah sudah efisien dan efektif atas kehadiran banyak aplikasi-aplikasi itu?.

Rupanya belum ada jaminan hingga saat ini.

Malah dalam rangkuman penggunaan anggaran pada tiap lembaga negara itu nyaris hanya menyedot anggaran banyak untuk pengembangannya yang akhirnya mendiskualifikasi kebutuhan urgen lainnya.

Jumlah itu belum juga ketika kita akan melihat lebih jauh pengembangan IT ala pemerintah daerah.

Sebab beda jenjang beda inovasi agar terlihat tidak gagap teknologi (gaptek).

Hal itu lantas membuat kita mengernyitkan dahi. Sebab di tengah upaya kita percaya pada layanan-layanan digital yang dicanangkan oleh pemerintah, malah kita disuguhi dengan informasi terkahir dengan adanya pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani pada side event "G20: Festival Ekonomi Keuangan Digital" di Bali Senin (11/7/2022) lalu.

Sri Mulyani membeberkan betapa borosnya penyelenggara pemerintahan kita dalam menyiapkan infrastruktur pihak ketiga itu.

Sebab terungkap sebanyak 24.000 aplikasi tersebar di berbagai kementerian dan lembaga negara. Parahnya, aplikasi-aplikasi itu tidak beroperasi secara multifungsi. Sehingga menurutnya tidak efisien dan hanya membuat boros anggaran negara.

Padahal kita banyak berharap dengan upaya digitalisasi ini mampu membangun integrasi yang lebih baik. Sehingga pelayanan yang selama ini mesti melalui banyak pintu dan jenjang birokrasi bisa dipangkas.

Kita bisa melihat pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang diterbitkan di Indonesia telah hadir sejak tahun 2009 dengan ditunjuknya empat kota sebagai proyek percontohan nasional.
Adapun keempat kota tersebut adalah Padang, Makasar, Yogyakarta dan Denpasar.

Sedangkan kabupaten/kota lainnya secara resmi diluncurkan Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari 2011.

Kehadirannya, selain untuk menyatukan sistem database penduduk, juga untuk membangun integrasi pada berbagai stakeholder yang membutuhkan data kependudukan.

Sebab saat itu hasil perekamannya telah terkoneksi melalui jaringan internet dan terkumpul dalam satu server data direktorat jenderal kependudukan dan catatan sipil Kemendagri.

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved