Opini

Pelihara Oligarki: Pejabat Kaya, Rakyat Kere

Pilihan kedua itulah yang terjadi di Indonesia, terutama sejak Amandemen Konstitusi 2002 yang menghasilkan sistem Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah

Editor: Ilham Mulyawan
La Nyalla for Tribun-Sulbar.com
Ketua DPD RI La Nyalla minta Pilisi usut tuntas kasus penipuan Quotex dan Binomo 

 

Oleh : Lanyalla Mahmud Mattalitti

Ketua DPD RI


TRIBUN-SULBAR.COM - Para pendiri bangsa telah menyusun redaksi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan sangat cermat.

Sebab Pasal tersebut, dalam naskah asli UUD 1945, ditulis dalam Bab Kesejahteraan Sosial.

Artinya sangat jelas, bahwa orientasi perekonomian bangsa ini mutlak dan wajib mensejahterakan rakyat.

Apalagi salah satu cita cita nasional bangsa ini adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu tertulis dengan sangat jelas pada Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3), bahwa norma dari penguasaan negara terhadap sumber daya alam didasarkan kepada kedaulatan negara. Karena sumber daya alam harus dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat.

Konsepsi ini sama dan sebangun dengan konsepsi Islam dalam memandang sumber daya alam. 

Dalam Islam, komoditas kepemilikan publik atau Public Goods ini meliputi air, ladang atau hutan milik negara, serta api, yaitu energi baik mineral, batubara, panas bumi, angin, maupun minyak dan gas. Semua itu harus dikuasai Negara. 

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved