Biaya Politik Mahal Penyebab Mental Korupsi Rerata Pejabat, LNM: Fakta Memang Ada Hitungannya

Apalagi, kata dia, biaya politik yang mahal juga tidak rasional dan tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat.

Editor: Ilham Mulyawan
Theodysseyonline.com
Ilustrasi Pemilu. La Nyalla Mahmud Mattalitti, ketua DPD RI menyebut bahwa mahalnya biaya politik menjadi alasan utama tingginya mental koruo yang kerap kali dilakukan para pejabat 

TRIBUN-SULBAR.COM, SURABAYA - Banyaknya terjadi kasus korupsi tidak semata dikarenakan mental korup yang dimiliki oleh para pelakunya.

Namun juga disebabkan tingginya biaya politik.

"Biaya politik mahal, menjadi penyebab tingginya praktik korupsi di negeri ini. Hal itu sejalan dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tutur Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di sela kunjungan kerjanya ke Surabaya, Sabtu (2/7/2022) seperti dikutip dari rilis yang diterima.

Mantan Ketua PSSI yang saat ini menjabat Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti
Mantan Ketua PSSI yang saat ini menjabat Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti (Dokumentasi La NYalla untuk Tribun-Sulbar)

Biaya politik yang mahal, lanjut dia, menimbulkan potensi sikap korup para pejabat yang terpilih.

Apalagi, biaya politik yang mahal juga tidak rasional dan tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat.

Baca juga: Anggota Fraksi Hanura DPRD Sulbar Tersangka Kasus Korupsi di Papua Barat, Andi Dodi Siapkan PAW

Baca juga: Tersangka Dugaan Korupsi, Mardani H Maming Tetap Hadir di Kick Off Peringatan Satu Abad NU

Selain potensi sikap yang korup, potensi kinerja pun rendah dan cenderung tidak memikirkan masyarakat pemilih. 

"Fakta banyaknya para pejabat yang terjerat dugaan kasus korupsi menunjukkan bahwa biaya politik ada hitungannya," tambah LaNyalla. 

Sehingga sudah saatnya masyarakat diberi edukasi politik yang baik dan etis.

Tidak didasari sikap Money Politics atau politik praktis.

Ilustrasi Pemilu yang kerap kali jadi ajang money politics di Indonesia
Ilustrasi Pemilu yang kerap kali jadi ajang money politics di Indonesia

Jangan lagi mau memilih jika diberi uang, dan jika tidak diberi uang oleh si pemilih, maka tidak mau memilih.

Dia menilai, tak sedikit perilaku money politik dilakukan oleh para politikus, yang ingin serba instan ingin menjadi pejabat, namun dampaknya besar bagi masyarakat. 

"Tanamkan kesadaran politik, agar para politikus dan calon pejabat beradu gagasan, perjuangan, etika serta berwawasan bahwa jabatan bukan satu-satunya target yang harus dicapai, sehingga menghalalkan berbagai cara," katanya lagi.

Dan dia mendesak, agar secepatnya dilansir berapa sesungguhnya biaya politik yang wajar, dan rasional agar tidak masuk ke dalam jebakan politik transaksional.

Ditambahkannya, politik yang rasional dimulai dari rasionalitas undang-undangnya itu sendiri.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved