DPRD Pasangkayu Rekomendasi Tutup PKS Jika Tak Patuhi Harga TBS Pemerintah, Yani: Bukan Solusi Itu!

TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU - Kantor DPRD Pasangkayu baru-baru ini didatangi ratusan pemuda, bersama petani kelapa sawit.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Petani Kelapa Sawit itu, memaksa masuk ke gedung DPRD Pasangkayu saat menggelar demonstrasi.

Mereka menuntut polemik penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang dianggap tidak pro rakyat.

Dalam aksinya, massa menyebut Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Pasangkayu, berjalan sepihak dengan tidak mengikuti ketetapan harga pemerintah.

Saat ini, variasi harga TBS berada di angka kisaran Rp700 hingga Rp900.

Sedangkan pemerintah menetapkan harga Rp2.100 per kilonya.

Alhasil, Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Irfandi, membuat surat kesepakatan bersama terkait solusi-solusi hasil diskusi dengan pendemo.

Namun, seorang anggota DPRD Pasangkayu, Yani Pepi Adriani, tidak ikut bertanda tangan dalam kesepakatan bersama.

Yani mengatakan memang dia enggan menandatangani kesepakatan bersama, karena dia tidak setuju adanya bahasa, jika rekomendasi tak diindahkan maka PKS harus tutup.

Anggota DPRD Pasangkayu dari Partai Perindo ini, meluruskan bahwa bahasa menutup PKS adalah bukan solusi tepat.

Menurut Yani, PKS dan masyarakat petani, masing-masing harus didengar aspirasinya oleh DPRD.

"Kemarin sudah kita lakukan RDP dan mengundang perusahaan. itu sudah jalan baik,"ucap Yani, memberi tanggapan, Rabu (29/6/2022).

Sehingga, DPRD juga perlu mendengar alasan perusahaan mengapa tidak mengikuti ketetapan harga sawit.

Yani tidak setuju atas rekomedasi dikelurkan DPRD pasca didemo Petani dan bersama pemuda Pasangkayu.

Seharusnya para wakil DPRD, lanjut Yani, harus mencari solusi agar membentuk pansus dan meminta kepada PKS dan perwakilan masyarakat petani ikut dalam perjuangan ini.