Pilpres 2024

PKS Sulbar Minta DPP Ajukan Penurunan PT ke MK Sebelum Tentukan Koalisi Pilpres 2024

Dia berharap proses ini segera cepat dilaksanakan. Sebab, tahapan Pemilu 2024 sudah mulai dilakasanakan KPU.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Nurhadi Hasbi
Ist/Tribun-Sulbar.com
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sulbar, Yuki Permana. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Barat, Yuki Permana, mengusulkan agar DPP PKS mengajukan ke Mahakamah Konstitusi (MK) penurunan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Dia menilai ambang batas 20 persen yang berlaku saat ini terlalu tinggi.

"Ini salah satu poin disampaikan dalam Rapimnas PKS agar ada penurunan, 5 persen itu jauh lebih bagus kehidupan demokrasi," kata Yuki, kepada Tribun-Sulbar.com, Selasa (21/6/2022).

Baca juga: Pemerintah Berencana Hapus Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan Mamuju Tunggu Regulasi Baru

Dengan demikian, lanjut Yuki banyak pilihan masyarakat pada Pilpres 2024 mendatang, karena banyak yang ingin maju.

Menurutnya, ini harus menjadi langkah pertama PKS sebelum menentukan koalisi.

"Masukan ini nantinya akan dibawa dalam pembahasan di Majelis Syuro PKS. Apalagi penentuan Capres dan koalisi itu ranahnya majelis syuro," ujarnya.

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sulbar, Yuki Permana.
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sulbar, Yuki Permana. (Ist/Tribun-Sulbar.com)

Dia berharap proses ini segera cepat dilaksanakan. Sebab, tahapan Pemilu 2024 sudah mulai dilakasanakan KPU.

Presidential Threshold

Presidential Threshold (PT) adalah syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold itu diberlakukan dengan sejumlah tujuan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved