Berita Sulbar

LUHUT Akan Tutup Perusahaan di Sulbar Jika Beli TBS Sawit Tidak Sesuai Harga

Termasuk di dalamnya tiga kabupaten di Sulbar yakni Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu akan terus dipantau.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Munawwarah Ahmad
Asri Anas
Direktur Eksekutif Asosisi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia Asri Anas (kacamata tanpa masker)saat pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Jenderal TNI Luhut Binsar Pandjaitan membahas polemik sawit di Jakarta 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Direktur Eksekutif Asosisi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia Asri Anas mengatakan polemik sawit saat ini sedang ditangani.

Dibawah, komanda Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Jenderal TNI Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani permasalahan sawit di Indonesia.

"Jadi bukan hanya di Sulbar, tapi seluruh daerah yang ada sawitnya sedang bermasalah. Makanya saat ini akan diaudit," kata Asri, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (16/6/2022).

Sementara itu, lanjut Asri dari 154 kabupaten penghasil sawit dengan lahan sekitar 14 juta hektar.

Termasuk di dalamnya tiga kabupaten di Sulbar yakni Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu.

"Kita sudah rapat dengan pak Luhut dan kami ditugaskan audit semua perusahan sawit di Indonesia, waktu satu bulan harus diselesaikan," ungkap Asri.

Dia membeberkan tim audit dibentuk karena banyak persoalan dalam pengelolaan sawit.

Salah satu, permasalahannya ada pada penetapan harga Tandang Buah Segar (TBS).

"Jadi kita minta sama petani bersabar, satu bulan kami melakukan audit karena permasalahannya dari hulu ini. Kita akan tertibkan semua biar setiap bulan tidak ada permasalahan saat penetapan," ujarnya.

Adapun, kerja tim audit akan melakukan evaluasi kepada perusahaan dari berbagai aspek.

Baik itu, kawasan hutan yang ditempatinya hingga hasil penjualan dan ekspornya.

"Hasil dari audit terintegrasi harus diikuti oleh semua perusahaan. Jadi inilah kita perbaiki semua agar harga sama," bebernya.

Apalagi, selama ini setiap daerah berbeda-beda harga ditetapkan.

Dengan alasan klasik, harga dunia turun sehingga tidak mengikuti Permentan nomor 1 tahun 2018.

"Pengarahan pak Luhut juga menyampaikan akan dibuat e-kalatog harga sawit. Siapa perusahaan tidak mengikuti maka akan ditutup. Jadi bisa dikontrol lewat e-katalog," tandasnya.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved