Kemenkumham Sulbar

Faisol Ali Meminta Penyidik PNS Sulbar Menjadi Aparat yang Dicintai Masyarakat

Faisol Ali menyebut bahwa sekira 111 orang PPNS yang tersebar pada pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi, serta instansi vertikal.

Editor: Hasrul Rusdi
Ist/Tribun-Sulbar.com
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali saat pelaksanaan peningkatan kualitas kinerja PPNS dalam penegakan peraturan perundang-undangan yang menjadi lingkup kewenangannya di Grand Maleo Mamuju, (15/6/2022)> 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali meminta kepada seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Sulawesi Barat agar dapat menjadi aparat yang dicintai masyarakat bukan malah ditakuti.

Hal itu diungkapkannya pada pelaksanaan peningkatan kualitas kinerja PPNS dalam penegakan peraturan perundang-undangan yang menjadi lingkup kewenangannya di Grand Maleo Mamuju, Rabu (15/6/2022).

“Jadilah aparat yang malaqbi, malaqbi pau atau tutur kata yang sopan, malaqbi gauq atau bertingkah laku baik, dan malaqbi kedzo atau berperilaku yang baik," harapnya dalam kutipan Bahasa Mandar.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu pengemban fungsi kepolisian, yang membantudalam melaksanakan kewenangan berdasarkan undang-undang masing-masing.

"PPNS menjalankan penyidikan berdasarkan KUHAP dan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang yang menjadi dasarnya masing-masing," ujarnya.

Faisol Ali menyebut bahwa sekira 111 orang PPNS yang tersebar pada pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi, serta instansi vertikal.

" width="700" height="393" loading="lazy" />
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali saat pelaksanaan peningkatan kualitas kinerja PPNS dalam penegakan peraturan perundang-undangan yang menjadi lingkup kewenangannya di Grand Maleo Mamuju, (15/6/2022)> (Ist/Tribun-Sulbar.com)

Untuk di Kemenkumham Sulbar, terdapat PPNS di bidang Kekayaan Intelektual dan bidang Keimigrasian.

Khusus untuk PPNS kekayaan intelektual, sambung Faisol, sejumlah kegiatan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.

“Serta terhadap gerai-gerai penjualan produk yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap perlindungan merek dagang. Disamping melakukan pengawasan, juga diberikan tindakan preventif melalui pemberian edukasi terkait potensi pelanggaran kekayaan intelektual karena ketidaktahuan dari Masyarakat,” lanjut Kakanwil Faisol.

Untuk PPNS Keimigrasian, sambung Faisol, Kantor Imigrasi di wilayah Sulbar secara berkala melakukan pengawasan terhadap orang asing dalam wilayah Sulbar.

“Sebagai hasil dari pengawasan tersebut, telah dilakukan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian kepada warga negara asing yang telah melanggar UU Keimigrasian dan turunannya,” kata Faisol Ali.

Sebagai lembaga yang diberikan peran dalam pemberian legalitas kepada PPNS, Faisal berharap, seluruh PPNS dalam mengemban tugasnya selalu menanamkan prinsip tanggung jawab dan menjaga amanah yang telah diberikan.

Ia berpesan kepada PPNS untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum, baik itu kepolisian sebagai instansi pembina maupun lembaga lain yang sekiranya memiliki keterkaitan dalam proses penyidikan.

"Jika sekiranya masih terdapat ASN yang telah melalui pendidikan PPNS tetapi belum dilantik, agar segera menghubungi Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar untuk segera dilantik. Hal ini tidak kalah penting, karena merupakan legalitas bagi PPNS untuk melakukan fungsi penegakan hukum yang diembannya," tutupnya.

Pelaksanaan kegiatan itu melibatkan narasumber Kasatpol PP dan Damkar Sulbar Bujaeramy Hasan, Kasi Penyidikan Kejati Sulbar DR. Rizal F., dan Kasiekorwas PPNS Direskrimsus Polda Sulbar APK Yunus Halid.(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved