Hasto Minta Menteri Jokowi Tetap Fokus Bekerja untuk Rakyat Bukan Pencitraan untuk Capres 2024

Seharusnya, kata dia, para menteri Joko Widodo, fokus dulu dengan tugas sebagai pemerintah sehari-hari sesuai dengan amanah konstitusi.

Editor: Nurhadi Hasbi
Kompas.com
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto 

TRIBUN-SULBAR.COM - Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, meminta para menteri Presiden Joko Widodo, yang santer digadang-gadang sebagai kandidat Calon Presiden (Capres) 2024 tepat fokus bekerja untuk rakyat.

Bukan malah melakukan pencitraan.

Diketahui, sejumlah nama menteri mulai tebar pesona untuk mengangkat elektabilitas.

Mereka antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Bahkah, keempat nama ini juga dikabarkan telah menyatakan keinginannya bertarung di Pilpres 2024 kepada Presiden Jokowi.

Hasto menegaskan, menteri memiliki tanggungjawab moral sebagai pembantu presiden.

Seharusnya, kata dia, para menteri Joko Widodo, fokus dulu dengan tugas sebagai pemerintah sehari-hari sesuai dengan amanah konstitusi.

"Menteri itu punya tanggungjawab kepemimpinan, bekerja untuk rakyat," kata Hasto usai mengikuti Senam Sicita di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022) dikutip dari Tribunnews.com.

Hasto pun menyadari bahwa di dalam diri menteri ada suatu cita-cita bagi masa depan.

Tetapi, kata Hasto, cita-cita itu tidak boleh mengalahkan skala prioritas utama bekerja untuk rakyat.

"Karena itulah, kami juga, karena adanya imbauan dari Presiden Jokowi agar seluruh menteri konsentrasi pada tugasnya pada pemerintah sehari-hari dengan mencetak prestasi," ucap Hasto.

Hasto juga menyebut bahwa PDIP percaya dengan prestasi yang diukir dapat membangun legitimasi kepemimpinan.

"Itu yang harus dilakukan, bukan pencitraan yang dikedepankan, bukan gerak untuk Capres yang dikedepankan, tapi gerak untuk mencetak prestasi bagi rakyat, maka otomatis rakyat akan mengapresiasi," tambahnya.

"Itu hukum dalam demokrasi yang itu seharusnya para menteri memahami hukum demokrasi," jelasnya.(*)

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved