Opini

Ironi Otonomi Dalam Penentuan Penjabat Kepala Daerah

Adapun pengangkatan penjabat kepala daerah menurut undang-undang di tahun 2022 ini dimana potensi durasi jabatannya lebih dari 2 tahun jelas melenceng

Editor: Ilham Mulyawan
Muhammad fot Tribun Sulbar
Pengamat Politik dan Pemerintah Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Muhammad 

Oleh Muhammad
Pengamat Politik Pemerintahan Universitas Sulawesi Barat

TRIBUN-SULBAR.COM - Memasuki tahun 2022 terdapat 101 kepala daerah di Indonesia memasuki akhir masa jabatan, diantaranya adalah 7 Gubernur, 76 Bupati dan 18 Walikota.

Adapun 2023 sendiri menyusul 170 kepala daerah memasuki akhir masa jabatan, diantaranya 17 Gubernur, 115 Bupati dan 38 Walikota.

Pada 12 Mei 2022 yang lalu sendiri terdapat 5 Provinsi yang Gubernur dan Wakil Gubenurnya memasuki akhir masa jabatan termasuk Sulawesi Barat bersama Gorontalo, Banten, Bangka Belitung, dan Papua Barat. Menyusul Aceh di bulan Juli 2022 dan DKI Jakarta di bulan Oktober 2022.

Sekprov Muhammad Idris dan Pnejabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik, Kamis (12/5/2022).
Sekprov Muhammad Idris dan Pnejabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik, Kamis (12/5/2022). (Ist/Tribun-Sulbar.com)

Menghadapi hal tersebut, Kemendagri kemudian melantik 5 penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan untuk mengawal pemerintah provinsi selama kurang lebih 2,5 tahun hingga bahkan berpotensi 3 tahun mendatang.

Hal ini mengingat pilkada serentak menurut jadwal akan dilaksanakan November 2024 mendatang dimana jika misalnya terdapat masa sengketa pilkada dan seterusnya maka paling cepat (jika PKPU tentang tahapan pilkada tidak berubah) dibulan Maret atau April 2025 baru dapat dilakukan pelantikan pejabat definitif.

Potensi pelanggaran UU

Adapun aturan tentang pengangkatan penjabat kepala daerah diatur dalam UU 10 tahun 2016 pasal 201 ayat (9), untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023.

Lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Penjelasan pasal 201 ayat (9) pun juga menyebutkan, Penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota masa jabatannya 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved