Menko Perekonomian Dorong Percepatan Pembangunan di Kawasan Percepatan Pembangunan Ekonomi

Rapat ditujukan untuk mendorong percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 dan 80 Tahun 2019 serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021

Editor: Ilham Mulyawan
ekon.go.id
Menko Airlangga memimpin Rapat Koordinasi secara bergantian bersama Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah dan para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah terkait. 

1. Pembangunan Akses Jalan Tol Cipali-Patimban untuk memudahkan akses logistik Pelabuhan Patimban sebagai salah satu pengungkit perekonomian masyarakat Jawa Barat bagian Utara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengarahkan Kementerian/Lembaga untuk mempercepat proses Financial Closing di Q1 2023;

2. Pembangunan Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap sebagai salah Jalan Tol terpanjang di Indonesia, yang diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan mengurai kemacetan jalur Selatan Jawa. Menteri Koordinator Bidang perekonomian mengarahkan untuk mempercepat penyelesaian konstruksi terutama pada ruas Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya;

3. Pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka sebagai salah satu upaya percepatan mencapai Net Zero Emission. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengarahkan untuk mempercepat penentuan pemenang tender sehingga Proyek tersebut dapat segera selesai pada tahun 2024;

4. Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing untuk memudahkan akses logistik dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, serta diharapkan dapat menurunkan Biaya logistik Nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengarahkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat segera menyelesaikan kesiapan Proyek dan Pengadaan lahan.

Menko Airlangga juga menekankan nilai strategis dari dukungan non-fisik seperti bantuan Kredit Usaha Rakyat yang dapat diberikan langsung kepada Kelompok Usaha Tani pada Proyek Pengembangan Kawasan Agribisnis berbasis korporasi petani di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan. Gubernur Jawa Barat juga mengharapkan Proyek-proyek mitigasi bencana terutama di lokasi pariwisata seperti Pembangunan Breakwater Pangandaran akan dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan resiliensi kawasan pariwisata di Selatan Jawa.

Dalam rangka menunjang peningkatan kualitas SDM melalui PSN, Menko Perekonomian mendorong pengembangan Institut Teknologi Bandung Kampus Cirebon dan Pembangunan Politeknik Manufaktur Kampus II Majalengka. Diharapkan keberadaan kampus tersebut dapat mendukung penyediaan SDM yang berkualitas untuk Kawasan Industri di sekitar Kawasan Rebana.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyambut baik percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, yang diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Menko Perekonomian menyampaikan beberapa proyek yang menjadi highlight diantaranya adalah:

Pembangunan Pipa Gas Transmisi Cirebon – Semarang telah dialokasikan pendanaan hingga tahun 2023 oleh Kementerian ESDM sebesar Rp 1,2 Triliun;
Pembangunan Jalan Tol Ruas Bawen-Yogya dan Pembangunan Jalan Tol Ruas Solo – Yogya telah dialokasikan pendanaan pengadaan tanahnya melalui LMAN pada tahun 2022 dan 2023 serta akan segera dilakukan penyelesaian konstruksinya;
Pembangunan SPAM Regional Keburejo telah dialokasikan pendanaannya pada tahun 2023 melalui skema APBD;
Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko (Wilayah Jateng) perlu dilakukan percepatan pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah dan alokasi pembangunan konstruksi telah disiapkan oleh Kementerian PUPR, dan;
Pembangunan KI Brebes, Kab. Brebes saat ini didorong untuk dilakukan percepatan pembangunan melalui skema Business to Business (pendanaan swasta).
Dalam rapat ini Menko Perekonomian juga menyampaikan arahan terkait upaya percepatan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang saat ini masih terkendala oleh adanya isu Tanah Musnah dalam trase Jalan Tol tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian ATR/BPN bersama dengan Kemenko Perekonomian akan segera menyelesaikan upaya percepatan penyelesaian Tanah Musnah baik secara regulasi maupun teknis pelaksanaannya.

Di akhir Rapat Koordinasi tersebut, Menko Perekonomian selaku Ketua KPPIP mengingatkan kembali terkait pentingnya komitmen para Gubernur dalam memenuhi Readiness Criteria dan kesiapan proyek untuk dapat didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait. Sesuai dengan arahan Menko Perekonomian dan harapan para Gubernur tersebut, para pimpinan Kementerian/Lembaga telah berkomitmen untuk mengakselerasi proyek/program yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di ketiga Provinsi tersebut.

Ikut hadir dalam 3 kali Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah ketiga Provinsi tersebut antara lain Menteri ATR/ Kepala BPN, Menteri Perindustrian, para Pejabat yang mewakili Kemenko Marinvest, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan Sekretariat Kabinet. (ekon/fsr/hls)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved