PPPK

Wakil Bupati Mamuju Tengah Tegaskan, PPPK Akan Dapat Hak Seperti PNS: Gaji & Tunjangan

“Saya ingatkan bahwa pemerintah daerah akan melakukan evaluasi capaian kinerja tiap tahunnya,” kata Amin Jasa.

Penulis: Samsul Bachri | Editor: Hasrul Rusdi
Samsul Bachri/Tribun-Sulbar.com
Wakil Bupati Mamuju Tengah, Muh. Amin Jasa menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada perwakilan dari 164 PPPK guru tahap 1 di Aula kantor Bupati Mamuju Tengah jalan Tammauni Pue Ballung No.1 Kecamatan Tobadak, Kamis (28/4/2022). 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH – Sebanyak 164 orang guru di Mamuju Tengah (Mateng) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Serah terima SK tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah, Jl Tammauni Pue Ballung No. 1 Kecamatan Tobadak, Kamis (28/4/2022).

SK tersebut diserahkan oleh Wakil Bupati Mamuju Tengah, Amin Jasa di dampingi Sekretaris Daerah, Askary Anwar dan kepala BKPP, Ishaq Yunus.

“Saya ingatkan bahwa pemerintah daerah akan melakukan evaluasi capaian kinerja tiap tahunnya,” kata Amin Jasa.

Baca juga: BNI Mamuju Salurkan 450 Paket Sembako ke Warga di Empat Kelurahan di Kota Mamuju

Baca juga: Penukaran Uang Terakhir Hari Ini di Lapangan Ahmad Kirang Mamuju, Pelayanan Hingga Sore

Wakil Bupati Mamuju Tengah, Muh. Amin Jasa menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada perwakilan dari 164 PPPK guru tahap 1 di Aula kantor Bupati Mamuju Tengah jalan Tammauni Pue Ballung No.1 Kecamatan Tobadak, Kamis (28/4/2022).
Wakil Bupati Mamuju Tengah, Muh. Amin Jasa menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada perwakilan dari 164 PPPK guru tahap 1 di Aula kantor Bupati Mamuju Tengah jalan Tammauni Pue Ballung No.1 Kecamatan Tobadak, Kamis (28/4/2022). (Samsul Bachri/Tribun-Sulbar.com)

Dikatakannya, capaian kinerja akan di evaluasi setiap tahun berdasarkan penandatanganan perjanjian kerja.

Ia menegaskan bagi PPPK tidak dapat memenuhi target capaian kinerja berdasarkan perjanjian terancam diberhentikan.

“Bagi yang tidak memenuhi target capaian kinerja berdasarkan perjanjian kerja yang ditetapkan, pembina kepegawaian dapat memberhentikan saudara sebagai PPPK,” ungkap Amin Jasa.

Ia juga mengatakan dengan diangkatnya PPPK ini mereka akan mendapatkan hak sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Dapat gaji, tunjangan dan pemgembangan kompetensi,” jelasnya.

Untuk itu, ia meminta kepada para PPPK guru dapat bekerja dengan baik, bersemangat dan bertanggung jawab.

“Tunjukan kinerja yang baik, dedikasi dan loyalitas dalam bekerja sebagai pelayan publik,” tandasnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Samsul Bahri

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved