OPINI

Refleksi Hari Penyiaran Nasional: Demokratisasi Penyiaran di Era Konvergensi Media

Pada prinsipnya, semangat UU penyiaran ini adalah menjamin terselenggaranya sistem penyiaran secara demokratis.

Editor: Hasrul Rusdi
Ist/Tribun-Sulbar.com
Ketua KPID Sulbar, Mu’min, M.Si 

Oleh: Mu’min, M.Si, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar)

Lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menjadi periode awal dimulainya proses transformasi tata kelola penyiaran di Indonesia.

Bisa dikatakan sebagai turning point lahirnya rezim demokrasi penyiaran, dimana sebelumnya penyelenggaraan penyiaran berada dalam kerangkeng kuasa Orde Baru.

Melalui Undang-undang No. 24 Tahun 1997, pemerintah Orde Baru melakukan kooptasi dan hegemoni terhadap penyiaran di Indonesia.

Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah.

Penyiaran menjadi alat kekuasaan dan corong pemerintah. Media dikontrol sesuai arah dan selera penguasa, bukan untuk pemenuhan kebutuhan informasi publik.

Singkatnya, Penyelenggaraan penyiaran sebelumnya (Orde Baru) menjadi kedaulatan pemerintah sementara rezim penyiaran yang baru (reformasi) telah bersendikan kedaulatan rakyat.

Undang-undang No. 32 Tahun 2022 melahirkan “Komisi Penyiaran Indonesia” (KPI) sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

Independensi yang melekat pada KPI menegaskan bahwa urusan penyiaran yang merupakan ranah publik harus bebas dari kepentingan kekuasaan dan intervensi modal.

Karena frekuensi adalah milik publik yang penggunaannya terbatas maka harus diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, bukan menjadi alat kekuasaan.

Untuk itulah KPI ini dibentuk sebagai wujud kedaulatan rakyat yang mewakili aspirasi dan kepentingan publik di bidang penyiaran.

Pada prinsipnya, semangat UU penyiaran ini adalah menjamin terselenggaranya sistem penyiaran secara demokratis.

Demokratisasi Penyiaran

Dua puluh tahun sejak Undang-undang No. 32 Tahun 2022 ini berlaku, proses demokratisasi penyiaran di Indonesia menemui berbagai hambatan dan masalah.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved