Kemenkumham Sulbar

Kemenkumham Sulbar Akan Terus Laksanakan Pemetaan Peraturan atau Rancangan Peraturan Daerah

Hal ini dilakukan dalam rangka menginventarisir Ranperda yang menjadi agenda Pemerintah Daerah dalam menyusun Produk Hukum Daerah.

Editor: Hasrul Rusdi
Ist/Tribun-Sulbar.com
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Faisol Ali menyebut bahwa jajarannya akan terus melaksanakan Pemetaan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Daerah. Hal tersebut ia sampaikan di sela-sela kunjungan safari ramadhan bersama sejumlah Pimti di Polewali Mandar, Kamis (21/4/2022). 

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali menyebut bahwa jajarannya akan terus melaksanakan Pemetaan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Daerah.

Hal ini dilakukan dalam rangka menginventarisir Ranperda yang menjadi agenda Pemerintah Daerah dalam menyusun Produk Hukum Daerah.

Hal tersebut ia sampaikan di sela-sela kunjungan safari ramadhan bersama sejumlah Pimti di Polewali Mandar, Kamis (21/4/2022).

“Ini dilakukan, sebagai wujud Kemenkumham Sulawesi Barat dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat,” tambah Faisol Ali

Terkait hal tersebut, Tim Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan kegiatan inventarisasi Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Daerah dengan mengutus tim ke Kabupaten Polewali Mandar.

Baca juga: Kemenkumham Sulbar Serahkan Bantuan ke Pengurus Panti Asuhan Manakarra Muhammadiyah

Baca juga: 56 Calon Jemaah Haji Majene Terancam Batal Berangkat Karena Aturan Usia 65 Tahun

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Faisol Ali menyebut bahwa jajarannya akan terus melaksanakan Pemetaan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Daerah. Hal tersebut ia sampaikan di sela-sela kunjungan safari ramadhan bersama sejumlah Pimti di Polewali Mandar, Kamis (21/4/2022).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Faisol Ali menyebut bahwa jajarannya akan terus melaksanakan Pemetaan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Daerah. Hal tersebut ia sampaikan di sela-sela kunjungan safari ramadhan bersama sejumlah Pimti di Polewali Mandar, Kamis (21/4/2022). (Ist/Tribun-Sulbar.com)

Kegiatan ini dilaksanakan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, kemudian dilanjutkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Tim ini dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Idris, bersama dengan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumhan Sulawesi Barat; Victor Oliver, Luksi dan M. Risdar Eka Putra.

Lokasi pertama di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Tim menemui salah satu staf Bagian Hukum. TIm meminta daftar Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2022.

“Kami Berharap Rancangan Peraturan Daerah ini dapat terselesaikan sesuai prosedur dan yang telah ditetapkan,” ujar Idris pada kesempatan tersebut

Sementara di DPRD Polewali Mandar, proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan inisiatif DPRD dipertanyakan oleh salah satu pihak di institusi wakil Rakyat tersebut.

Idris menjelaskan,Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD tidak wajib untuk di harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Sulbar.

“Yang wajib di harmonisasi adalah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Pemerintah Daerah,” tutupnya.(*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved