OPINI

Pendaftaran Partai Politik 2024

Sesuai regulasi, maka Agustus 2022 dimulai tahapan pendaftaran hingga verifikasi partai politik sebagai calon peserta pemilu.

Editor: Hasrul Rusdi
KOMPAS.COM
Deretan bendera partai politik peserta pemilu serentak 2019 menghiasi jalan layang di Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019). 

Itulah sebabnya masyarakat perlu memahami atau mengenal partai politik.

“apa visi misinya, seperti apa programnya, apa fungsi partai, apa ideologinya, bagaimana transparansi penentuan calon legislatif maupun kepala daerah yang akan di usung” dan masih banyak pertanyaan lainnya yang relevan dengan eksistensi sebuah partai politik.

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa partai politik dalam negara demokrasi menjadi penting eksistensinya mengingat bahwa melalui sarana partai politiklah pemilu dapat dilaksanakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Sementara itu, Mahkamah konstitusi telah melahirkan putusan tentang verifikasi partai politik peserta pemilu.

Putusan nomor 55/PUU-XVIII/ 2020 tersebut menyebutkan bahwa partai politik yang telah lulus verrifikasi pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, dan tidak diverifikasi secara faktual.

Adapun partai politik yang lolos/memenuhi partliamentari threshold, partai politik yang hanya memiliki memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi / kabupaten / kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi / kabupaten / kota, harus dilakukan kembali verifikasi secara administrasi dan faktual, hal tersebut berlaku hal yang sama dengan partai politik yang baru.

Olehnya partai politik yang memiliki kursi di DPR RI tidak lagi harus di verifikasi faktual pada pemilu 2024. Konsekuensi dari putusan tersebut dikhawatirkan muncul permasalahan besar.

Sebab jika tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap parpol parlemen, kemungkinan akan ada kepengurusan parpol ganda, keanggotaan ganda, keanggotaan yang tidak memenuhi syarat, hingga pencatutan nama masyarakat.

Putusan ini dinilai lebih menguntungkan partai politik yang saat ini mendudukkan kadernya di parlemen.

Dalam hal putusan Mahkamah konstitusi ini dinilai inkonstitensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mana mengisyaratkan, bahwa semua partai politik diperlakukan sama dalam hal verifikasi baik verifikasi administrasi maupun faktual.

Sementara dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, MK mengambil posisi untuk berubah sikap dari putusan sebelumnya atas pengujian norma yang subtansinya sama dengan alasan penegakan prinsip keadilan.

Sejatinya, jika prinsip keadilan ingin ditegakkan maka semua partai politik diwajibkan mengikuti verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun faktual.

Tidak boleh ada keistimewaan terhadap partai tertentu, hanya karena lolos amban batas Parlemen pada pemilu sebelumnya.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved